Breaking News:

Berita Sampang

Penerima Dana Hibah Pokmas 2020 di Sampang Banyak yang Tak Disetorkan LPJ, Minim Pengawasan

Realisasi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) murni maupun P-APBD Pemprov Jatim minim pengawasan

TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Kepala UPT PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Moh. Haris saat ditemui wartawan TribunMadura.com, Rabu (1/4/2021). 

Reporter: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Realisasi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) murni maupun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, minim pengawasan.

Padahal, dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan raya tersebut perlu sebuah pengawasan ektra.

Tujuannya, agar meminimalisir adanya pengerjaan yang menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Terlebih, agar pemerima Pokmas tidak main-main dalam urusan administrasi pertanggung jawaban.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, diketahui masih banyak LPJ Pokmas 2020 belum disetorkan sampai batas yang sudah ditentukan.

Baca juga: Kisah Imam Masjid di Malang Meninggal Dunia saat Jadi Imam Salat, Padahal Sebelumnya Tampak Sehat

Baca juga: Inilah 7 Hal yang Membatalkan Puasa Ramadan, Haid atau Nifas Paling Sering Terjadi dan Tak Disengaja

Baca juga: AC Milan Prioritaskan Bek Pinjaman dari Chelsea Fikayo Tomori, untuk Jadi Permanen: Sangat Jelas

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sampang, Moh. Haris mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dana hibah Pokmas memang tidak ada pengawasan dari instansi terkait.

Sedangkan pihaknya, hanya sebatas memfasilitasi saja, baik dari awal penerimaan proposal hingga penentuan lokasi (Panlok) dan tahap proses pencairan dana hibah Pokmas tersebut.

“Pengerjaan proyek hibah Pokmas tidak ada pengawas, jadi yang mengawasi adalah masyarakat dan Lembaga Masyarakat," ujarnya.

"Perencanaan dan pelaksanaannya adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) itu sendiri, dan manfaatnya kembali pada masyarakat setempat," imbuh dia.

Sementara, dari jumlah dana hibah Pokmas 2020 murni maupun P-APBD ada 947 titik yang tersebar di Sampang, hingga saat ini masih menyisakan sekitar 150 Pokmas yang belum menyetorkan LPJ.

"Batas waktu pelaporan LPJ, seharusnya paling lambat 3 Bulan 10 hari sejak dana kegiatan dicairkan atau bulan Desember," terang Moh. Haris.

Untuk diketahui, melihat sudah melebihi batas waktu pengumpulan tersebut dalam waktu dekat ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PU Bina Marga Provinsi Jatim akan turun ke Sampang.

Untuk mengecek pengerjaan dana hibah Pokmas 2020, terutama terhadap titik atau penerima yang belum menyetorkan LPJ.

"Untuk jadwal pastinya kami belum mengetahui kapan, namun PPK akan secepatnya turun ke Sampang," pungkasnya.

Penulis: Hanggara Pratama
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved