Breaking News:

Berita Jatim

Buruh Geruduk DPRD Jatim, Minta Pemerintah Awasi Ketat Pelaksanaan Pembayaran THR

Kalangan buruh dari beberapa daerah di Jawa Timur meminta pemerintah mengawasi ketat pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang menjadi hak pekerja.

TRIBUNMADURA.COM/YUSRON NAUFAL PUTRA
Ratusan buruh saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (21/4/2021). 

Reporter : Yusron Naufal Putra | Editor: Elma Gloria Stevani

TIBUNMADURA.COM, SURABAYA -Kalangan buruh dari beberapa daerah di Jawa Timur meminta pemerintah mengawasi ketat pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang menjadi hak pekerja.

Pantauan TribunMadura.com, puluhan hingga ratusan buruh menggeruduk DPRD Jatim, Rabu (21/4/2021).

"Kita melakukan aksi di DPRD, ada beberapa hal yang kita sampaikan," kata Ardian perwakilan massa saat ditemui di lokasi.  

Mereka menggelar aksi persis di depan gerbang gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya.

Ada banyak spanduk yang mereka bawa. Spanduk tersebut bertuliskan tentang beragam tuntutan mereka, para kaum buruh di Jatim.

Baca juga: Ada Larangan Mudik, Warga Sumenep Memilih Pulang Kampung Lebih Awal, Begini Respon KSOP IV Kalianget

Baca juga: Arti Mimpi Dipecat Bisa Jadi Penanda Seseorang Tak Suka dengan Anda hingga Menyiakan Kesempatan Emas

Baca juga: Siapkan Beasiswa, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam Jalin Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Kejuruan AAU

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran, Ada 7 Titik Penyekatan di Perbatasan Jatim, Nekat Pulkam Dikarantina 5 Hari

Terkait THR, Ardian meminta pemerintah tak hanya membuka posko tempat aduan.

Melainkan harus memastikan jika setiap laporan harus ditindaklanjuti. Penegakan hukum harus dilakukan bila ditemukan pelanggaran. 

"Karena itu, kita meminta pada pemerintah provinsi Jatim, dinas tenaga kerja segera buat posko THR di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Kemudian, melakukan penegakan terhadap aturan THR ini," terangnya. 

Selain aspirasi terkait THR, Ardian juga menyampaikan tuntutan lain yang dibawa pihaknya adalah terkait penolakan UU Cipta Kerja. Mereka ingin para legislator terus menyampaikan aspirasi yang selama ini disuarakan kaum buruh tersebut. 

"Kita meminta dukungan DPRD Jatim untuk mengirimkan aspirasi kami tentang penolakan UU Cipta Kerja no 11 tahun 2020 ke mahkamah konstitusi. Karena prosesnya sekarang JR di MK," ujarnya. 

Ardian melanjutkan, tuntutan lain yang juga dibawa adalah terkait aspirasi agar Perda Jaminan Pesangon dibahas oleh DPRD Jatim. Sebab, dengan Perda tersebut diyakini dapat meminimalisasi konflik atau perselisihan antara buruh dengan pengusaha. 

"Perda ini tahun 2019 itu sudah masuk prolegda. Kemudian ditindaklanjuti di tahun 2021 ini. Jadi, di tahun ini ada prolegda yang masih membahas sistem jaminan pesangon ini. Tetapi, memang belum sepenuhnya dikerjakan. Karena itu kita meminta untuk komitmen kembali segera membahas perda ini," ungkapnya. 

Selain menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim, perwakilan massa sempat menggelar audiensi dengan anggota DPRD Jatim, Hari Putri Lestari. Para buruh itu juga menyampaikan aspirasi pada anggota dewan yang ditemui tersebut.

Baca juga: Sebanyak 4500 KPM PKH di Kabupaten Pamekasan Tidak Bisa Cairkan Bantuan Tahap Dua, Ini Penyebabnya

Baca juga: Ramalan Zodiak Kamis 22 April 2021, Cancer Alami Kerugian Finansial, Aquarius Paham Pentingnya Uang

Baca juga: Lirik Lagu Religi Terpopuler Bila Tiba dari Ungu, Cocok Didengarkan di Bulan Ramadan 1442 H

Baca juga: Arti Mimpi Menangis, Pertanda Apa? Ternyata Kesembuhan Emosi hingga Dapat Kabar Baik dan Kebahagiaan

Penulis: Yusron Naufal Putra
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved