Breaking News:

Berita Bangkalan

Terdakwa Kasus Korupsi Kambing Etawa di Bangkalan Dijemput Paksa Tim Kejari, Sempat Ada Adu Argumen

Terdakwa kasus korupsi kambing etawa Samsul Arifin akhirnya dijemput paksa Kejari Bangkalan.

TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Terdakwa kasus korupsi Program Kaming Etawa, Samsul Arifin mengenakan topi dan rompi oranye didampingi petugas saat tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan usai diantar pihak keluarga, Senin (10/5/2021) 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Tim Kejaksaan Negeri Bangkalan sempat terlibat adu argumen dengan keluarga terdakwa kasus korupsi kambing etawa, Ir Samsul Arifin saat melakukan upaya jemput paksa di rumah terdakwa di Jalan Raya Ketengan, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura, Senin (10/5/2021).

Kepala Kejari Bangkalan, Chandra Saptaji melalui Kasi Intelejen, Putu Arya Wibisana mengungkapkan, pihak keluarga terdakwa mempertanyakan perihal upaya pihak kejari yang hendak membawa Samsul Arifin ke Kantor Kejari Bangkalan.

Di hadapan pihak keluarga, Putu menerangkan, penjemputan paksa terdakwa Samsul Arifin dilakukan karena dua kali pihak terdakwa tidak memenuhi panggilan Kejari Bangkalan atas Amar Putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Januari 2021.

“Kami akhirnya menunggu di kantor (Kejari) setelah pihak keluarga sanggup mengantar yang besangkutan, biar tidak mengesankan ramai. Maka dari itu tadi isterinya ikut,” ungkap Putu di hadapan awak media.

Sebelum dijebloskan ke Lapas Bangkalan, pihak Kejari Bangkalan terlebih dulu melakukan rapid tes terhadap terdakwa Samsul Arifin. Setelah dinyatakan non-reaktif Covid-19, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan itu langsung memakai rompi berwarna oranye.

Baca juga: Picu Kerumunan, Kontes Kambing Etawa di Blitar Dibubarkan Polisi, Peserta Diminta Pulang ke Rumah

“Kami telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak dua kali. Namun terdakwa Sansul Arifin mangkir, karena itu kami mendatangi rumahnya untuk penjemputan. Kondisi terdakwa sehat, non-reaktif Covid-19,” jelas Putu.

Lain halnya dengan terdakwa kasus serupa, Mulyanto Dahlan. Kejari Bangkalan tidak berhasil menjemput terdakwa karena Mulyanto tidak berada di rumahnya, di Kecamatan Kamal.

Mulyanto Dahlan tersandung kasus tindak pidana korupsi Program Pengadaan Kambing Etawa di tahun 2017, semasa dirinya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan. Saat diciduk Kejari Bangkalan pada 2 Agustus 2019, ia menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

“Kami akan melayangkan surat pemanggilan ketiga, jika tetap mangkir kami akan menetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang),” tegasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi kedua terdakwa Samsul Arifin dan Mulyanto Dahlan. MA dalam Amar Putusan dengan nomor 133K/PID.SUS/2021/MA menyebutkan, mengadili dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II, para terdakwa Samsul Arifin dan Mulyanto Dahlan.

Putusan MA tertanggal 27 Januari 2021 itu juga meyebutkan, masing-masing terdakwa divonis kurangan 6 tahun 6 bulan penjara atau sesuai tuntutan awal Jaksa Penuntut Umum Kejari Bangkalan dengan denda masing-masing senilai Rp 200 juta.

Kedua terdakwa juga terancam ‘dimiskinkna’ setelah pidana tambahan mewajibkan keduanya membayar uang pengganti atas kerugian negara. Terdakwa Samsul Arifin diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 3,7 miliar, sedangkan Mulyanto Dahlan senilai Rp 4,6 miliar.

Disebutkan pula, jika kedua terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan, maka pihak jaksa akan menyita dan melelang harta benda dan aset milik kedua terdakwa.

Jika mereka tidak memiliki harta dan aset, maka kedua terdakwa akan menjalani hukuman pidana tambahan masing-masing selama tiga tahun tiga bulan. (edo/ahmad faisol)

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved