Berita Bangkalan

APBD Bangkalan Disorot Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bupati Ra Latif Beri Instruksi untuk Evaluasi

Pemkab Bangkalan segera evaluasi terhadap komposisi APBD terutama pada pos belanja pegawai yang dinilai masih tinggi dibandingkan belanja modal

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Bupati Bangkalan, RK Abdul Latif Amin Imron didampingi Sekretaris Daerah, Ir Taufan ZS, dan Wakil Bupati, Drs Mohni usai Pelantikan Pengganti Antarwaktu Kepala Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, dan Pengukuhan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mrandung, Kecamatan Klampis, di Pendapa Agung Bangkalan, Rabu (26/5/2021). 

Reporter: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti 30 daerah yang belanja pegawainya masih tinggi.

Satu di antaranya adalah Kabupaten Bangkalan.

Hal ini membuat Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bangkalan segera melakukan evaluasi terhadap komposisi APBD terutama pada pos belanja pegawai yang dinilai masih tinggi dibandingkan belanja modal.

Hal itu disampaikan Ra Latif usai Pelantikan Pengganti Antarwaktu Kepala Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, dan Pengukuhan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mrandung, Kecamatan Klampis, di Pendapa Agung Bangkalan, Rabu (26/5/2021).

“Masing-masing OPD kita kaji bersama, segera lakukan evaluasi. Sering kami sampaikan, komposisi APBD kita sedang tidak sehat, 60 persen untuk belanja dan gaji pegawai,” tergas Ra Latif.

Baca juga: Bupati Bangkalan Ra Latif Kembali Serahkan Insentif Kepada Guru Ngaji dan Guru Madin di Bangkalan

Tingginya belanja pegawai pada APBD Kabupaten Bangkalan salah satunya disebabkan oleh banyaknya Tenaga Harian lepas (THL).

Data yang dihimpun Surya ( TribunMadura.com network ) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019, total jumlah THL mencapai kurang lebih 4.200 orang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5/2021) membeberkan, tingkat rata-rata belanja pegawai untuk membayar gaji mencapai 35,3 persen.

Namun ada 30 Pemda yang masih di atas rata-rata.

Seperti halnya Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur yang menghabiskan belanja dan gaji pegawai hingga di atas rata-rata, yakni di angka 50 persen.

Sedangkan di tingkat kota, rata-rata belanja pegawai mencapai 35,7 persen.

Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur menjadi yang terendah di angka 27 persen.

Sri Mulyani menyebut, tingginya angka belanja pegawai dibanding belanja modal menyebabkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang digaungkan pemerintah pusat tidak berjalan maksimal.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved