BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI, Penundaan Pendaftaran CPNS hingga Pemalsuan Data Bacalon Kades

Pria yang akrab disapa Malik ini menganjurkan calon pelamar ASN lebih mempersiapkan diri mumpung masih tertundanya pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 ini.

Berdasarkan data yang dihimpun TribunMadura.com, Pemkab Pamekasan pada rekrutmen CPNS dan PPPK 2021 ini membuka sebanyak 1.128 formasi.

Rinciannya, CPNS Tenaga Teknis 52 Formasi, CPNS Tenaga Kesehatan 184 formasi, PPPK Guru 883 formasi, dan PPPK Non Guru 9 formasi.

Selain itu, Pemkab Pamekasan juga membuka 9 formasi khusus, terdiri atas penyandang disabilitas 6 formasi dan cumlaude/lulusan terbaik 3 formasi. 

"Formasi khusus yang 9 ini terdapat di formasi CPNS Tenaga Teknis,’" jelas Malik.

Nantinya, lokasi pelaksanaan tes rekrutmen ASN di Kabupaten Pamekasan, akan ditempatkan di Kantor BKPSDM Pamekasan, Jalan Bonorogo, no 88 Pamekasan.

Malik mengimbau bagi calon peserta rekrutmen ASN untuk tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan bisa meluluskan dengan membayar sejumlah uang.

Sebab pelaksanaan tes CPNS dan PPPK tahun 2021 ini masih tetap menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang sudah teruji dari tahun ke tahun.

Sementara itu, dilansir dari akun Twitter resmi BKN di @BKNgoid, disampaikan bahwa pembukaan rekrutmen CPNS dan PPPK belum dibuka pada tanggal 31 Mei mendatang.

"#SobatBKN, Banyak sekali yg brtanya pd Mimin apkh tgl 31 Mei 2021 akn ada pembukaan rekrutmen #CPNS2021 & #PPPK2021? Mimin tegaskan pd tgl itu rekrutmen blm dibuka. Akan tiba waktunya Mimin bakal buka2an ttg itu. Pantau trus kanal ini, dan manfaatkan waktu yg ada utk belajar," tulis akun tersebut.

3. Dugaan Pemalsuan Data Bacalon Kades

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep Madura melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep di Jalan Trunojoyo pada Senin (31/5/2021).

Mereka datang menuntut untuk terbuka  soal dugaan pemalsuan data bakal calon kepala Desa Payudan tahun 2021, pasalnya terdapat indikasi pemalsuan data oleh salah satu bacalon Kades yang mengaku salah satu perangkat desa dengan lampiran surat keterangan diduga palsu.

Pantauan TribunMadura.com di lokasi, puluhan warga ini membawa sejumlah poster berisikan protes.