Breaking News:

Berita Pamekasan

GMNI Pamekasan Audiensi ke Kantor BKD, Pertanyakan Alokasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

GMNI Pamekasan mempertanyakan penggunaan pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 2021 saat melakukan audiensi ke kantor Badan Keuangan Daerah.

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Pengurus GMNI Pamekasan saat foto bersama dengan Kepala BKD, Sahrul Munir (tengah) usai audiensi di Kantor BKD Pamekasan, Madura, Rabu (9/6/2021). 
Reporter: Kuswanto Ferdian | Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kabupaten Pamekasan, Madura mempertanyakan penggunaan pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2021 saat melakukan audiensi ke Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD), Rabu (9/6/2021).

Saat audiensi itu dimulai, pengurus GMNI Pamekasan ditemui oleh Kepala BKD Pamekasan, Sahrul Munir.
Ketua GMNI Pamekasan, Mubarok menjelaskan, Kabupaten Pamekasan, tahun 2021 menerima anggaran DBHCT sebesar Rp 64 miliar.
Kata dia, dana DBHCT yang diterima Pemkab Pamekasan ini tertinggi dari kabupaten lainnya di Madura.
"Ini berarti mengalami kenaikan dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya merima kurang lebih Rp 45 miliar," kata Mubarok.
Menurutnya, anggaran DBHCT sebesar itu harus dilakukan pengawalan, agar dana tersebut tepat sasaran dan tepat penggunaanya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 206 dengan rincian 50% untuk kesejahteraan petani tembakau, 25% untuk kesehatan, dan 25% untuk penegakan hukum.
"Sampai saat ini belum ada satupun kegiatan atau program yang dijalankan oleh Pemkab Pamekasan terkait pengalokasian dana tersebut. Padahal, sudah memasuki pertengahan tahun. Tentu hal ini amat sangat kami sayangkan mengingat sekarang sudah mulai memasuki masa tanam tembakau," ujarnya.
Saran Mubarok, seharusnya dalam pengalokasian dana tersebut banyak program yang harus dilaksakan sebelum para petani mulai menanam tembakau.
Seperti melakukan pengadaan bibit, bimbingan kepada petani, dan pengadaan sarpras (sarana dan prasarana) pendukung dalam pertanian tembakau, atau bantuan langsung tunai dan lain-lain.
"Hal itu seharusnya sudah terlaksana sebelum masa tanam. Tapi faktanya, sampai saat ini belum ada 1 program apapun dari dana DBHCT ini," ungkap Mubarok.
"Yang kami pertanyakan, dana Rp 64,5 miliar itu kapan mau digunakan, dan untuk apa saja. Apa saja programnya?Jangan sampai tidak sesuai ketentuan. Jangan sampai tidak prosedural. Karena misal 40% dialokasikan untuk kesehatan, itu sudah tidak prosedural tidak cukup sampai di sini, selanjutnya kita akan kawal semua OPD yang bersangkutan sebagai penyalur," sarannya.
Berdasarkan data yang dipegang GMNI Pamekasan, daftar OPD di Pamekasan yang dibiayai DBHCT diantaranya, Dinas Kesehatan, Rp.14,137,409,750.00. 
RSUD Waru Rp. 2,000,000.00. 
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp. 839,000,000.00
Selanjutnya, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Rp. 8,843,445,850,00. 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp. 7,858,413,500.00. 
Diskominfo Rp. 6,233,886,250.00. 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp. 400.000.000.00. 
Bagian Perekonomian Rp. 24,237,483,650.00.
Semua total belanja Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp.64,549,639,000.00.

Simak artikel lain terkait Kabupaten Pamekasan, Madura

FOLLOW JUGA:

 
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved