Pemerintah Surabaya dan Bangkalan Perlu Berembuk Tangani Covid, Andil Pemprov Jatim Juga Diperlukan

Reporter: Nuraini Faiq | Editor: Aqwamit Torik

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Penanganan Covid-19 di Bangkalan diharapkan bisa ditangani oleh banyak pihak,

Selain dari Pemerintah Bangkalan dan Surabaya, andil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga diharapkan hadir dalam hal ini.

Disebutkan, karena beban anggaran tes rapid Antigen jika dibebankan kepada Surabaya saja menjadi sangat berat.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mendesak agar merebaknya kembali Covid-19 di Bangkalan bisa ditangani bersama Pemkot Surabaya.

Bahkan Pemprov Jatim juga diperlukan kehadirannya untuk menahan laju penyebaran Covid di Bangkalan tersebut. 

Apalagi ada indikasi bahwa merebaknya Covid-19 di Bangkalan adalah varian baru.

Baca juga: Cerita Perantau Abil Khosim di Pos Kesehatan Suramadu, Kaget Pertama Kali Dipaksa Ikut Rapid Test

"Mumpung belum kadung menyebar. Sebaiknya memang Surabaya dan Bangkalan Berembuk untuk bersama-sama menangani penyebaran Covid ini," kata Thoni, Rabu (9/6/2021).

Thoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya menegaskan bahwa semua pihak harus mencegah perluasan Covid tersebut.

Masyarakat juga harus ikut ambil bagian dengan patuh protokoler kesehatan. 

Menurut Thoni, Penanganan tidak bisa hanya dibebankan kepada para pemangku daerah masing-masing wilayah, yakni Surabaya dan Bangkalan.

Harus ada campur tangan pemerintahan  provinsi maupun pemerintah pusat. 

"Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung dan menerapkan kebijakan tes antigen bagi pelintas Jembatan Surabaya, ini bagus. Namun kalau ini dibebankan semuanya kepada Surabaya, berat,'' kata Thoni. 

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo menambahkan, campur tangan pemerintah provinsi maupun pusat diperlukan.