Breaking News:

Virus Corona di Bangkalan

Pemkab Bangkalan Hentikan Pemakaian Mesin Absensi Finger Print, Cegah Penyebaran Kasus Covid-19

Lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan berimbas pada pengurangan aktifitas perkantoran di Kantor OPD Pemkab Bangkalan

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUN KALTIM/SAMIR
ilustrasi absensi sidik jari atau finger print 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan dalam dua pekan terakhir tidak hanya mengurangi aktifitas masyarakat di Kota Bangkalan.

Kenaikan kasus Covid-19 di Bangkalan juga berimbas terhadap rutinitas perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Berkuranganya aktifitas perkantoran di Kantor OPD Pemkab Bangkalan itu ditegaskan melalui Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Ir H Moh Taufan ZS, tertanggal 14 Juni 2021.

SE dengan tembusan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron bernomor 800/1908/433.032/2021 itu menyikapi kondisi terkini mengenai lonjakan secara signifikan kasus Covid-19 di empat kecamatan di Bangkalan, yakni Arosbaya, Klampis, Geger, dan Kota.

“Ada penyesuaian sistem kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam upaya peningkatan kewaspadaan penyebaran Covid-19,” ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Joko Supriyono kepada Surya ( grup TribunMadura.com ), Senin (14/6/2021).

Baca juga: Kantor BPWS Disiapkan Jadi Tempat Karantina Pasien Covid-19 di Bangkalan, Bisa Tampung 400 Bed

Ia menjelaskan, SE tersebut diterbitkan sebagai upaya menghindari semakin meluasnya penularan kasus wabah Covid-19 di lingkungan Pemkab Bangkalan,

Bahkan beberapa ASN secara sukarela mendatangi titik-titik pelaksanaan rapid test antigen, seperti halnya di Kantor Kecamatan Kota Bangkalan.

“Sebelum ada SE tersebut, banyak pertanyaan masuk di pagi hari menanyakan penyesuaian jam kerja. Namun kami sampaikan belum ada petunjuk, karena SE itu baru kami terima siang tadi,” jelas Joko.

Disebutkan dalam SE tersebut, pemberhentian sementara penggunaan mesin absensi finger print terhitung mulai tanggal 15 Juni 2021.

Pemberlakukan sistem work from home (WFH) dengan mekanisme shift satu hari kerja di kantor dan satu hari kerja di rumah untuk jabatan pelaksana dengan komposisi masing-masing 50 persen yang pembagiannya dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.

Baca juga: BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI Bangkalan Viral Akibat Kasus Covid hingga Vaksinasi Massal Warga

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved