Breaking News:

Berita Surabaya

Koalisi Masyarakat Madura Bersatu Unjuk Rasa di Depan Kantor Wali Kota Surabaya, Sampaikan Tuntutan

Koalisi Masyarakat Madura Bersatu menyarankan mestinya Pemkot Surabaya tidak asal membuat kebijakan yang menimbulkan polemik global bagi warga Madura.

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Suasana Sejumlah massa yang mengatasnamakan 'Koalisi Masyarakat Madura Bersatu' saat bergerak melakukan demonstrasi menuju Kantor Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/6/2021). 

Reporter: Kuswanto Ferdian | Editor: Aqwamit Torik

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah massa yang mengatasnamakan 'Koalisi Masyarakat Madura Bersatu' menyampaikan sejumlah tuntutan saat demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/6/2021).

Salah satunya, menyuarakan kritik dan penolakan perihal pemberlakuan kebijakan penyekatan dan pemberlakuan tes antigen bagi semua pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu dari arah Madura menuju Surabaya, sejak 6 Juni 2021 hingga sekarang oleh Pemerintah Jawa Timur dan Pemda Surabaya.

Orator Aksi, Faisol Dear menilai, adanya kebijakan itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi seolah-olah ingin melindungi warga Surabaya saja, dan tidak memikirkan dampak psikologis, serta dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga Madura.

Menurut dia, kebijakan penyekatan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ini merupakan kebijakan prematur.

Saran dia, mestinya Pemkot Surabaya tidak asal membuat kebijakan yang menimbulkan polemik global bagi warga Madura.

Baca juga: Tolak Swab Antigen di Suramadu, Koaliasi Masyarakat Madura Bersatu Geruduk Kantor Wali Kota Surabaya

Mestinya, lanjut Faisol, sebelum membuat kebijakan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan sejumlah pimpinan, utamanya Bupati Bangkalan, dan Pemprov Jatim.

Sebab, wabah Covid-19 tidak hanya melonjak di Bangkalan dan Surabaya saja, sehingga penanganannya harus bersifat kolaborasi.

"Untuk memutus mata rantai Covid-19 ini  harus diatur melalui kebijakan kolaboratif hal itu sebagaimana dalam UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan keputusan Presiden No 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden no 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, serta keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19," kata Faisol Dear kepada TribunMadura.com.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Madura Bersatu meminta, strategi tracing yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya harus tepat sasaran, dan jangan sampai terkesan tebang pilih, apalagi mendiskreditkan masyarakat Madura dengan cara melalukan swab antigen di Suramadu. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved