Breaking News:

Berita Surabaya

Tolak Swab Antigen di Suramadu, Koaliasi Masyarakat Madura Bersatu Geruduk Kantor Wali Kota Surabaya

Koalisi Masyarakat Madura Bersatu menggelar demo di depan Balai Kota Surabaya. Mereka menyuarakan penolakan perihal pemberlakuan kebijakan penyekatan.

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Suasana Sejumlah massa yang mengatasnamakan 'Koalisi Masyarakat Madura Bersatu' saat bergerak melakukan demonstrasi menuju Kantor Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/6/2021). 

Reporter: Kuswanto Ferdian| Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penyekatan dan screening di sisi jembatan Suramadu mendapat tentangan dari sekelompok masyarakat.

Kali ini berasal dari Koaliasi Masyarakat Madura Bersatu. 

Mereka menyuarakan kritik dan penolakan perihal pemberlakuan kebijakan penyekatan dan pemberlakuan swab antigen bagi semua pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu dari arah Madura menuju Surabaya, sejak 6 Juni 2021 hingga sekarang oleh Pemerintah Jawa Timur dan Pemda Surabaya.

Pantauan TribunMadura.com, Koalisi Masyarakat Madura Bersatu menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/6/2021).

Orator Aksi, Faisol Dear mengatakan, sejak kebijakan penyekatan dan tes antigen bagi semua pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu dari arah Madura menuju Surabaya diberlakukan, warga Madura seolah dipasung dan takut untuk bepergian ke luar Madura.
Menurut dia, adanya kebijakan itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi seolah-olah ingin melindungi warga Surabaya saja, dan tidak memikirkan dampak psikologis, serta ekonomi yang dirasakan oleh warga Madura.
"Kami menilai, kebijakan penyekatan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ini merupakan kebijakan prematur," kata Faisol Dear kepada TribunMadura.com melalu via telepon.

 

Baca juga: Geruduk Balai Kota Surabaya, Ratusan Warga Madura Minta Penyekatan di Jembatan Suramadu Disetop

Saran Faisol, mestinya Pemkot Surabaya tidak asal membuat kebijakan yang menimbulkan polemik global bagi warga Madura.
Kata dia, sebelum membuat kebijakan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan sejumlah pimpinan, utamanya Bupati Bangkalan, dan Pemprov Jatim.
Menurut dia, wabah Covid-19 tidak hanya melonjak di Bangkalan dan Surabaya saja, sehingga penanganannya harus bersifat kolaborasi.
"Yang membuat kami sakit hati, kebijakan Eri Cahyadi yang meminta kepada Bupati Bangkalan agar tidak membiarkan warga Bangkalan masuk ke Surabaya tanpa swab," keluhnya.
"Hal itu membuat stereotip baru bahwa warga Madura banyak yang positif Covid-19," tambahnya.
Faisol menyarankan, mestinya dalam melakukan penekanan lonjakan Covid-19, cukup menerapkan pola 3T, yaitu Tracing, Treatment, dan Testing.
Namun, kata dia dalam menerapkan Tracing, Pemkot Surabaya harus memikirkan secara baik metode dan strateginya agar tidak menimbulkan polemik global yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Madura.
"Mari evaluasi kebijakan itu. Kami warga Madura tidak semua positif Covid-19," pungkasnya.

Simak artikel lain terkait Madura, Covid-19 di Bangkalan, Covid-19 di Madura

FOLLOW JUGA:

 
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved