Breaking News:

Berita Pamekasan

Pembentukan P2KD Diduga Curang, Warga Desa Tanjung Geruduk DPMD Pamekasan, Tuntut Pecat Ketua BPD

Sejumlah masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura menggeruduk Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Setempat.

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Suasana masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura saat demonstrasi di depan Kantor DPMD Pamekasan, Selasa (22/6/2021). 
Reporter: Kuswanto Ferdian| Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura menggeruduk Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat, Selasa (22/6/2021).

Demonstrasi ini dilakukan sehubungan dengan adanya indikasi cacat hukum mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).
Pantauan di lokasi, tampak perwakilan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung juga ikut berdemonstrasi.
Saat mendatangi Kantor DMPD Pamekasan, puluhan masyarakat Desa Tanjung ini mengendarai Truk bak terbuka.
Orator Demo, M Rohim mengatakan, kedatangan masyarakat Tanjung ke Kantor DMPD Pamekasan ini untuk menyuarakan kritik perihal adanya indikasi kecurangan mengenai pembentukan P2KD di Desa Tanjung.
Ia meminta agar DMPD Pamekasan merombak dan bentuk ulang P2KD Tanjung, Kecamatan Pademawu, dengan membatalkan Surat Keputusan (SK) P2KD karena telah cacat prosedur dan hukum.
"Pecat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan karena sudah melukai nilai Demokrasi," teriak M Rohim di depan Kantor DPMD Pamekasan.
Tak hanya itu, Pria yang kerap memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Tanjung ini juga meminta DPMD Pamekasan agar menunda Pilkades serentak 2021 di Desa Tanjung.
Menurut dia, usulan penundaan Pilkades di Desa Tanjung ini sudah mempertimbangkan asas keadilan, yakni luber, jurdil, transparan dan akuntabel.
Pandangan Rohim, bila Pilkades di Desa Tanjung tetap digelar dengan adanya indikasi pembentukan P2KD yang curang, dikhawatirkan akan menjadi konflik di masyarakat.
"Kami meminta menunda Pilkades di Desa Tanjung ini juga untuk meminimalisir akan semakin meluasnya konflik di masyarakat Tanjung," ungkapnya.
Rohim berharap DMPD Pamekasan bisa memenuhi tuntutan dan permintaan dari masyarakat Tanjung.
"Kami mengkaji aturan pembentukan P2KD di Desa Tanjung telah melabrak mata rantai peraturan tahapan pembentukan P2KD sebagaimana dalam Draf Peraturan Bupati No. 1 tahun 2019 Pasal 1 poin 13," pungkasnya.

FOLLOW JUGA:

 
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved