Pos Penyekatan Suramadu Dibubarkan

Pembubaran Penyekatan Suramadu Diapresiasi Wakil Rakyat, Dinilai Kebijakan Pro Masyarakat Madura

Pembubaran penyekatan di Jembatan Suramadu sisi Bangkalan-Surabaya dinilai merupakan kebijakan pro masyarakat Madura.

TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Kondisi Pintu Jembatan Suramadu sisi Bangkalan setelah posko pemeriksaan dibongkar, Rabu (23/6/2021) 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Kebijakan pemerintah, baik TNI/Polri, Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan soal kebijakan pembubaran penyekatan sekaligus pemeriksaan rapid test antigen di Jembatan Suramadu sisi Bangkalan-Surabaya, diapriasi anggota DPR RI.

Anggota Komisi V Fraksi PKB DPR RI, H Syafiuddin, menilai keputusan pembubaran penyekatan Suramadu sisi Bangkalan-Surabaya merupakan kebijakan pro masyarakat, guna menjaga keberlangsungan perputaran ekonomi mikro masyarakat Madura.

H Syafiuddin mengungkapkan, derita Kabupaten Bangkalan dengan lonjakan kasus Covid-19 hingga menerapkan kebjakan penyekatan di Jembatan Suramadu direspon Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim dengan mengutus Kapolri, Panglima TNI, Menteri Kesehatan, Pangdam/V Brawijaya, Kapolda Jatim, dan Gubernur Jatim datang ke Pendapa Agung Agung Bangkalan.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait dibubarkannya penyekatan di kedua sisi Jembatan Suramadu," kata dia kepada Surya ( grup TribunMadura.com ) melalui sambungan selulernya, Rabu (23/6/2021).

"Namun, hanya satu yang saya sayangkan, ke mana Ibu Menteri Sosial kok tidak hadir ke Bangkalan?,” ungkap H Syafiuddin.

Baca juga: Pos Penyekatan Suramadu Dibongkar, Gubernur Khofifah Singgung Efektivitas SIKM bagi Pengendara

Sebagai warga kelahiran Madura, H Syafiuddin mengaku tahu betul karakter dan prinsip masyarakat Pulau Garam. Termasuk dalam menghadapi situasi sulit di tengah pandemi Covid-19, dengan kebijakan-kebijakan pembatasan mobilitas melalui penyekatan dan rapid test antigen di Jembatan Suramadu.

“Saya kira Bu Menteri Sosial (Tri Risma Harini) paham betul karakter warga Madura, karena beliau warga Surabaya dan pernah menjabat Wali Kota Surabaya," kata dia.

"Kami (warga Madura) lebih takut lapar daripada mati karena Corona,” tegas Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan itu.

Sejauh ini, lanjutnya, di tengah lalu-lalang para petinggi Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim yang datang ke Kabupaten Bangkalan, belum satupun kebijakan yang ditelurka Kementerian Sosial untuk meringankan derita masyarakat Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan.

Menurut pria kelahiran Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan itu, Kementerian Sosial merupakan leading sector yang mampu memberikan ketenangan secara psikologis bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan terdampak Covid-19.

“Secara sosial-ekonomi, masyarakat Madura masih di bawah rata-rata. Tidak ada bantuan dari pusat hingga detik ini. Alangkah baiknya jika Menteri Sosial itu datang membawa secuil anggaran dan bantuan ke Bangkalan. Sehingga masyarakat Bangkalan dan Madura betul-betul merasa bagian dari NKRI,” tuturnya dengan suara bergetar.

Karena itu, H Syafiuddin mendorong Pemerintah Pusat dalam menanangani kasus lonjakan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan dilakukan secara komperehensif, tidak hanya sebatas melakukan penyekatan dan penerapan secara ketat pelaksanaan protokol kesehatan.

“Namun ada sisi perputaran ekonomi mikro yang juga harus dijaga dan menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Sekali lagi, warga Madura itu lebih takut lapar daripada mati karena Corona,” pungkas mantan Anggota DPRD Bangkalan dan Jatim itu.

Pos penyekatan di pintu Jembatan Suramadu sisi Bangkalan berlangsung sekitar satu pekan terakhir. Sebelumnya, pos penyekatan sekaigus rapid test antigen di pusatkan di sebuah ruko di Desa Petapan, Kecamatan Labang mulai Minggu (6/6/2021).

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved