Pos Penyekatan Suramadu Dibubarkan

Pos Penyekatan Suramadu Dibongkar, Gubernur Khofifah Singgung Efektivitas SIKM bagi Pengendara

SIKM telah resmi diberlakukan oleh Pemkab Bangkalan untuk warga yang ingin melintas di Jembatan Suramadu.

TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat diwawancara di Galaxy Mall Surabaya, Rabu (23/6/2021) 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menilai, jika pos penyekatan di Jembatan Suramadu sudah dibongkar, artinya sistem Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang diterapkan Pemkab Bangkalan sudah dianggap efektif. 

Khofifah Indar Parawansa mengatakan, yang paling tahu kondisi warga Kabupaten Bangkalan dan sistem pengawasan warganya tentu saja adalah Pemkab Bangkalan.

Menurut Khofifah Indar Parawansa , Pemprov Jatim maupun Kodam V Brawijaya dan Polda Jatim adalah support system.

“Kita kan sudah melakukan pemetaan. Pemetaannya adalah ada 4 zona merah di empat kecamatan di Bangkalan," kata Khofifah Indar Parawansa, Rabu (23/6/2021).

"Empat kecamatan itu adalah Kecamatan Kota, Kecamatan Geger, Kecamatan Klampis, Kecamatan Arosbaya. Dan ditambah zona oranye yang berhimpit langsung dengan 2 Kecamatan yang sudah zona Merah dan yaitu Kecamatan Burneh,” terang Khofifah.

Di lima kecamatan itu, telah diberikan interfrensi oleh Pemprov Jatim saat ini. Mulai pemberlakuan pengetatan PPKM Mikro, mendirikan posko-posko PPKM Mikro dan bantuan keperluan logistik untuk penegakan protokol kesehatan.

Baca juga: Kenaikan Kasus Covid-19 di Bangkalan Terjadi 14 Hari setelah Lebaran, Klaster Keluarga Mendominasi

Selain itu juga diwajibkan swab antigen untuk pengurusan SIKM bagi yang akan keluar Bangkalan. Sistem itu khususnya diberlakukan di delapan desa di lima kecamatan tersebut.

Adapun delapan desa/kelurahan lokasi PPKM Mikro tersebut, yakni, Kelurahan Kraton, Kel. Pejagan dan Kel. Bancaran. Ketiganya berada di Kec. Bangkalan.

Lalu, Desa Arosbaya dan Desa Tengket (Kec. Arosbaya), Desa Moarah (Kec. Klampis), Desa Kombangan (Kec. Geger) dan Kelurahan Tunjung (Kec. Burneh).

Di 8 desa itu, dikatakan Gubernur Khofifah, ada 72 RT yang masuk kategori zona merah di Kabupaten Bangkalan. Jadi di sanalah saat ini sedang dilakukan pengetatan pengawasan.

“Kemudian kita juga mengkoordinasikan supaya Bupati Bangkalan sesegera mungkin memaksimalkan dan memastikan, kan ini banyak warga Bangkalan yang sehari hari kerjanya di Surabaya," kata dia.

Baca juga: Muncul Fenomena Kematian Beruntun di Kecamatan Arosbaya Bangkalan, 1 Rumah Ada Dua Orang Meninggal

"Oleh karena itu, pastikan bahwa pertama, mereka membawa ketika surat izin keluar masuk. Kedua harus membawa lampiran SIKM berupa Surat Keterangan Sehat, dalam artian sudah diswab antigen dan negatif," sambung dia.

"Kalau ini sudah dianggap berjalan efektif maka sesungguhnya penyekatan itu sudah bisa dilonggarkan,” tambah Gubernur Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial ini.

Sebagaimana diketahui, SIKM telah resmi diberlakukan oleh Pemkab Bangkalan sejak Jumat 21 Juni 2021 yang lalu. Dengan pemberlakuan SIKM tersebut, maka warga Bangkalan yang ingin ke Suramadu tak perlu swab antigen di tempat. Mereka cukup swab antigen di masing-masing puskesmas secara gratis dan mengajukan SIKM. SIKM tersebut berlaku selama tujuh hari.

“(Dengan pembongkaran penyekatan Suramadu) Berarti dalam hitungan isolasi yang berbasis pengetatan pengawasan di 8 desa itu, berarti sudah dianggap efektif," kata dia.

"Kedua, SIKM juga berarti dianggap sudah maksimal. Jadi yang tahu berapa warga Bangkalan yang komuter dari Bangkalan-Surabaya-Bangkalan lagi adalah Bupati Bangkalan," lanjutnya.

"Kemudian yang bisa menghitung isolasi pengetatan pengawasan berbasis desa di 8 desa itu sudah efektif atau belum, juga Bupati Bangkalan. Jadi pemprov polda dan kodam adalah supporting tim,” pungkas Khofifah.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved