Tekan Angka Penularan Covid-19 Antardaerah, Pengamat Sebut Pemerintah Perlu Tingkatkan Koordinasi

Reporter: Bobby Koloway | Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Angka kasus Covid-19 di Jawa Timur kembali melonjak pertengahan tahun ini.

Sejumlah pakar kebijakan publik pun menilai hal ini bisa diredam dengan koordinasi antarpemangku kepentingan. 

Pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan Covid-19, telah menetapkan target batas waktu.

Pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Andri Arianto menilai, kerjasama antarpemerintah daerah sangat diperlukan.

Terutama, terkait partisipasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan serta mentaati aturan-aturan PPKM skala mikro.

Ia menilai sinergi antara Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten yang bisa ditingkatkan.

"Banyak yang kurang koordinasi. Contoh yang nyata adalah kasus penyekatan di Suramadu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (23/6/2021).

Andri mengatakan, penyekatan di Jembatan Suramadu sisi Surabaya memunculkan gaduh dan pro dan kontra. Pelaksanaan swab antigen menjadi tak efektif. 

Padahal, langkah Pemkot Surabaya dalam merespons munculnya varian alpa, beta, dan delta di Bangkalan sudah sewajarnya dilakukan. Ini dilakukan juga arahan dari Pemprov Jatim. 

Pengendara yang akan masuk Kota Surabaya dipastikan sehat.

"Hal itu memang seharusnya dilakukan Pemkot Surabaya karena sebagai tetangga langsung dengan Bangkalan,” ujarnya.

Sayangnya, pos penyekatan tersebut justru menjadi sasaran perusakan. Warga dari Madura menggelar demonstrasi di Kantor Pemkot Surabaya. 

"Ini membuktikan, bahwa selama belum ada semacam forum yang berkelanjutan untuk bersama daerah yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov Jatim untuk kebijakan publik lintas daerah,” sebut Andri.