Breaking News:

Berita Malang

Aturan Baru Dikeluarkan Pemkot Malang, ada Pembatasan Sampai Aturan Perjalanan,Simak Rinciannya

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, aturan tersebut dikeluarkan sesuai instruksi dari Kemendagri, mengenai pemberlakukan kembali PPKM Mikro.

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/MOHAMMAD RIFKY EDGAR
Wali Kota Malang, Sutiaji saat ditemui wartawan TribunMadura.com, Kamis (31/12/2020). 

SE baru tersebut juga mengatur masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota, wajib menunjukan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan lurah dengan tanda tangan basah/elektronik.

Serta, harus menyertakan identitas diri calon pelaku perjalanan.

"Sementara bagi perangkat wilayah yakni lurah, melalui posko kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam. Biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Sutiiaji menegaskan bahwa Kota Malang tidak akan menggunakan instruksi pusat terkait anjuran penerapan jam malam.

"Untuk jam malam kami tidak (lakukan). Memang ada permintaan pusat, tapi saya kemarin sudah sempat kontak dengan dirjen (salah satu dirjen di Kementrian Dalam Negeri) bahwa itu bisa diserahkan ke masing-masing daerah (penerapan kebijakan jam malam)," terangnya.

Dirinya mengaku, penerapan jam malam dikhawatirkan bakal mempengaruhi berbagai aspek, terutama perekonomian masyarakat Kota Malang.

"Makanya, kami lebih memilih mengetatkan aturan di PPKM Mikro nya. Nanti akan ada juga operasi gabungan hingga swab antigen acak, jika diperlukan. Percepatan vaksinasi juga kami tingkatkan," pungkasnya. ( TribunMadura.com/Kukuh Kurniawan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved