Breaking News:

Berita Terpopuler

BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI Kasus Covid-19 di Madura hingga Hukuman ASN yang Selingkuh

Peningkatan jumlah kasus baru Covid-19 di Madura menjadi pembuka Berita Madura terpopuler hari ini.

Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron 

Sedangkan, pasangan selingkuhnya, JS (37), THL, sanksi hukuman sedang berupa Penundaan Honor Paling Lama dua tahun serta dimutasi sebagai staf pada Kantor Kecamatan Konang.

“HBC dan EA adalah kasus perselingkuhan kedua yang kami tangani, PM dan JS adalah kasus kedua. Mereka sama-sama digerebek dan sempat ramai juga,” ungkap Joko.

Disinggung terkait perbedaan vonis hukuman disiplin yang diterapkan, Joko menegaskan bahwa HBC dan EA yang masing-masing telah memiliki keluarga pernah diingatkan beberapa kali.

Bahkan, keduanya pernah menyanggupi tidak akan mengulangi melalui surat pernyataan.

Sementara, kasus PM dan JS, lanjut Joko, pihaknya tidak menemukan unsur berulang dan diklasifikasikan pada tahap pertama.

Namun, kasus PM dan JS tetap menjadi perhatian dengan penerapan hukuman berbeda apabila keduanya kembali mengulang. Keduanya menjadi perhatian pemilik kos saat jam kantor.

“Itulah yang mendorong kami untuk segera mengambil tindakan. Kejadian (dipergoki) berulang-ulang di beberapa lokasi berbeda. (HBC) ngakunya isolasi mandiri kok malah mendatangkan orang,” tegasnya.

Terakhir, HBC dan EA digerebek para tetangga serta isteri sah HBC ketika keduanya berada di dalam rumah HBC, Perumahan Pangeranan Asri, Kelurahan Pangeranan, Jumat (25/6/2021) siang.

Kepada perangkat RT, HBC awalnya mengaku tidak ada seorangpun di dalam rumah. Namun setelah EA ditemukan dalam kamar, ia mengaku sengaja mendatangkan EA untuk kebutuhan memasak karena dirinya tengah menjalani isolasi mandiri.

“Kami menyajikan data dan fakta di lapangan dan pemutusnya adalah Bapak Bupati. Dari data dan fakta itulah, kami ingin meyakinkan dengan harapan hukuman yang diterapkan tidak menyimpang dan memenuhi rasa adil,” pungkasnya.

Dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai itu, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron berpesan kepada seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemkab Bangkalan untuk senantiasa menjaga disiplin pegawai.  

Serta menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat korps pegawai. Ia berharap kasus serupa yang mencoreng nama baik pegawai tidak terjadi lagi di masa mendatang.

3. Kemendagri Keluarkan SE Penundaan Pilkades Serentak se Jawa-Bali

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) se Jawa-Bali selama PPKM Darurat.

Berdasarkan surat tertanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan pada Bupati atau Wali Kota dan Pelaksana Pilkades Serentak se Jawa-Bali itu terdapat beberapa poin.

Di antaranya berkaitan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa-Bali.

Melalui Kabid Bina Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Irham Nurdayanto, mengatakan bahwa surat tersebut diterima oleh instansinya setelah pengumuman Jadwal Pilkades di Sampang digelar serentak 2025 pada (5/7/2021).

“Tanggal surat 5 Juli 2021, tapi kami baru menerima surat ini setelah melakukan pengumuman Jadwal Pilkades serentak di Kabupaten Sampang kemarin,” ujarnya.

Dijelaskan, beberapa poin dari Surat tersebut berisi tentang menghentikan atau menunda segala bentuk tahapan Pelaksanaan Pilkades serentak se wilayah Jawa dan Bali selama pemberlakuan PPKM Darurat.

Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan yang bisa berakibat fatal dalam penyebaran Covid-19.

"Disebutkan pada poin (a) bahwa tahapan Pilkades dan PAW yang menimbulkan kerumunan seperti, nomor urut, ujian tertulis, kampanye calon, maupun pelantikan Kepala Desa terpilih selama PPKM Darurat Jawa-Bali,” terangnya.

Sehingga, menurutnya bagi daerah yang sudah menggelar Pilkades tidak boleh melakukan pelantikan Kepala Desa terpilih.

“Untuk kebijakan ini sampai batas waktu yang belum ditentukan,” pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved