Breaking News:

PPKM Darurat di Malang

Bupati Malang Tak Menolak Jika Pemerintah Perpanjang Masa PPKM Darurat, Ungkap Alasan Keputusannya

Bupati Malang Muhammad Sanusi tidak akan menolak jika pada akhirnya pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM Darurat.

TRIBUNMADURA.COM/ERWIN WICAKSONO
Bupati Malang, Muhammad Sanusi saat kunjungi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Talangagung Kepanjen, Jumat (10/7/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Madura Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengaku, tidak akan melakukan penolakan jika pada akhirnya pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM Darurat.

“Di Kabupaten Malang selama itu perintah pusat maka tidak akan pernah menolak. Kami siap saja melaksanakan perintah pusat,” ujar Muhammad Sanusi ketika dikonfirmasi pada Selasa (13/07/2021).

Alasan Muhammad Sanusi menyetujui perpanjangan PPKM Darurat, yakni selama perintah tersebut berasal dari instruksi presiden atau pemerintah pusat.

Menurut Muhammad Sanusi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat pastinya bertujuan untuk melindungi nyawa masyarakat.

Baca juga: Penolakan Masyarakat soal Penerapan PPKM Darurat di Surabaya, Begini Pendapat Ahli Sosiologi

“Masyarakat diminta kesadarannya karena ini demi menyelamatkan nyawa orang lain. Sehingga keselamatan rakyat adalah hukum di atas segalanya,” beber Muhammad Sanusi.

Kata Muhammad Sanusi, PPKM Darurat sudah menunjukkan dampak yang bisa dilihat secara kasat mata. Kebijakan-kebijakan penyekatan yang dilakukan diberbagai jalan menekan mobilitas masyarakat.

“Semakin hari penurunan dan mobilitas sudah ada penurunan. Kemudian kerumunan juga dilakukan operasi yustisi maupun pembubaran kerumunan, karena dari situ (kerumunan) terjadi penularan,” papar Sanusi.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Malang belum bisa menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 di wilayahnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan alasan utama Pemkab belum bisa mencairkan dana bansos karena pendataan penerima bantuan yang belum juga rampung.

"Ada bansos. Kami sekarang sedang melakukan pendataan by name by address," ujar Wahyu ketika dikonfirmasi.

Kata Wahyu pendataan secara menyeluruh dilakukan agar bansos dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dirinya tak ingin penyaluran bansos disertai polemik.

"Kami sedang mendata biar tepat sasaran. Sumbernya ada yang dari pusat, ada yang juga dari Kabupaten sedang kami bahas diambil Insya Allah dari BTT (belanja tidak terduga)," ujar Wahyu.

Terkait jumlah penerima bansos terdampak Covid-19, Wahyu tidak menerangkan secara gamblang. Lagi-lagi alasan yang dilontarkan yakni pendataan yang belum rampung.

"Wujudnya (bansos) seperti sembako, lalu dari Dinas Sosial akan ada bantuan langsung bagi mereka kami sedang mendata. Dari pusat nominalnya ada ketentuan langsung, Rp 300 ribu kalau gak salah," kata Wahyu. (ew)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved