Breaking News:

Berita Surabaya

Penolakan Masyarakat soal Penerapan PPKM Darurat di Surabaya, Begini Pendapat Ahli Sosiologi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dinilai akan mendapat penolakan dari masyarakat.

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TribunMadura.com/Bobby Koloway
Penumpukan kendaraan di Bundaran Cito pada hari pertama PPKM Darurat di Surabaya 

Laporan Wartawan Tribun Madura Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Sosiolog Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Andri Arianto menilai, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan mendapat penolakan dari masyarakat.

"Permasalahannya di masyarakat Surabaya dan sekitarnya, serta masyarakat yang masuk di Surabaya apakah memahami atau tidak PPKM Darurat," ucap Andri Arianto, Selasa (13/7/2021)

Meskipun banyak yang mengeluhkan penurunan pendapatan secara drastis, Andri meyakini, masyarakat pasti bisa bertahan secara ekonomi pada masa pandemi.

"Karena pemerintah masih memberi ruang. Menurut saya tidak ada masalah mekanisme bertahan, kalau PPKM sampai tanggal 20 masyarakat masih mampu," paparnya.

"Yang bisa ditekankan selama ini masyarakat harus benar benar sadar secara informasi tentang bahaya gelombang kedua penyebaran Covid 19," imbuhnya

Baca juga: Imbas PPKM Darurat, Pemilik Warkop di Surabaya Sambat Alami Penurunan Penghasilan, Ungkap Harapan

Ia khawatir, jika masyarakat masih belum sadar, Pemerintah bisa memperpanjang PPKM. Maka, dampaknya bisa bertambah menjadi runyam.

"Sanksi yang ada bukan hanya sebagai efek jera. Tapi efek kesadaran bahwa pandemi gelombang kedua varian baru, dan lain lain memakan banyak korban yang terkena dampaknya," kata dia.

"Yang jelas penanganan bersama, gotong royong membantu satu sama lain," ucapnya

Selama masa PPKM Darurat, tutur Andri, pemerintah tetap masif turun ke masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi demi kesadaran bersama.

Pemerintah juga harus meyakinkan bahwa masyarakat sadar, dan mampu, mengantisipasinya dengan protokol kesehatan yang tepat.

"Sehingga nantinya pemerintah bisa tenang setelah lepas dari ppkm," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved