Breaking News:

Berita Sampang

Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Penahanan Kades Tanah Merah Diperpanjang 40 Hari

Kasi Intel Kejari Sampang, Achmad Wahyudi mengatakan bahwa ditambahkannya durasi penahanan terhadap Suhartono guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Hanggara Pratama
Gedung Kejaksaan Negeri Sampang, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura, Jumat (16/7/2021) 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang terus mendalami kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Tanah Merah, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jumat (16/7/2021).

Terbukti, proses penyelidikan terhadap kasus tersebut terus dilakukan, bahkan penahanan terhadap Suhartono selaku Kepala Desa (Kades) setempat diperpanjang.

Sebelumnya, Suhartono ditahan pada (25/6/2021) lalu, di mana yang bersangkutan datang sendiri ke Gedung Kejari Sampang setelah mangkir saat dipanggil hingga tiga kali.

Kasi Intel Kejari Sampang, Achmad Wahyudi mengatakan bahwa ditambahkannya durasi penahanan terhadap Suhartono guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Sebab, pihaknya masih membutuhkan waktu lagi untuk memperkuat barang bukti dari sejumlah saksi dari kasus tersebut.

Baca juga: Kepala Desa Tanah Merah Sampang Suhartono Ditahan Kejaksaan Negeri, Inilah Kasus yang Menjeratnya

"Waktu penahanan diperpanjang sampai 40 hari kedepan," ujarnya.

Ia menambahkan, jika proses penyidikan yang dilakukannya kali ini akan diupayakan agar segera rampung, sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

"Untuk proses selanjutnya merupakan persidangan, saya usahakan semoga segera rampung," tuturnya.

Lebih lanjut, meskipun persidangan nantinya sudah digelar, pihaknya akan terus melakukan pengembangan dengan menulusuri pihak lainnya yang terlibat dalam kasus penyelewengan DD itu.

Untuk diketahui, dalam proses penyelidikan selama ini sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Sampang yang memiliki keterlibatan kasus tersebut terus dipanggil. 

Mulai dari perangkat desa, Kecamatan, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) serta BPPKAD Sampang. 

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui adanya keterlibatan pihak lain dalam membantu tersangka menjalankan tindakan korupsi DD. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved