Breaking News:

Berita Bangkalan

Demonstrasi Massa HMI di Depan Kantor ATR/BPN Bangkalan, Tuntut Soal Penyelesaian Sertifikasi Tanah

Demonstrasi kali ini datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan yang menggelar aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN Bangkalan

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan menggelar aksi demonstrasi dengan membakar sebuah ban di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta, Senin (26/7/2021) 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bangkalan kembali menerima gelombang aksi demonstrasi.

Demonstrasi kali ini datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta, Senin (26/7/2021).

Kali ini tuntutannya nyaris sama dengan tuntutan yang diajukan oleh pendemo sebelumnya.

Satu di antara tuntutannya adalah memberikan peningkatan pelayanan dan mendesak pihak ART/BPN Bangkalan segera menyelesaikan semua persoalan sertifikasi tanah di Bangkalan tanpa pandang bulu.  

Di sela-sela aksi massa mahasiswa itu, muncul pernyataan dari salah seorang free line atau biro jasa pengurusan sertifikat tanah di hadapan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Madura, Agus Kurniawan.

“Saya untuk berkas sebelum pengumuman diminta Rp 1 juta Mas, tetapi setelah pengumuman diminta Rp 1,5 untuk luas di bawah 1 hektare,” ungkap Agus menirukan pernyataan seorang free line.

Agus menjelaskan, ada beberapa kebijakan yang mengganjal dalam pikirannya.

Seperti berkas yang sudah masuk loket tetapi kenapa ketika berada di dalam masih dikatakan kurang lengkap.

“Kendalanya di situ, ujug-ujug ternyata oknum ini minta bayaran seperti yang disampaikan seorang free line. Jadi waktu demo, saya ketemu (seorang free line) memang. Itu berkas lama diminta Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta,” jelasnya.

Selain itu, ada berkas tahun 2016 yang diikutkan kebijakan baru melalui pejabat baru. Menurut Agus, seharusnya berkas lama itu diselesaikan terlebih dulu.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved