Breaking News:

Berita Bangkalan

Demonstrasi Massa HMI di Depan Kantor ATR/BPN Bangkalan, Tuntut Soal Penyelesaian Sertifikasi Tanah

Demonstrasi kali ini datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan yang menggelar aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN Bangkalan

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan menggelar aksi demonstrasi dengan membakar sebuah ban di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta, Senin (26/7/2021) 

Dalam aksi demonstrasi itu, ada tujuh tuntutan massa HMI Cabang Bangkalan kepada pihak ART/BPN Kabupaten Bangkalan. Di antaranya, pihak ATR/BPN harus bekerja dengan integritas dan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat, berkaitan dengan PNPB dan prosedur yang berlaku, BPN harus proaktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, massa mahasiswa memberikan masa tenggang waktu selama tujuh hari kepada pihak ATR/BPN Bangkalan untuk menyelesaikan semua berkas sertifikasi tanah yang terbengkalai, dan jika hal itu tidak dilakukan, maka Kepala ATR/BPN Bangkalan harus mundur dan dicopot dari jabatannya.

Ketua HMI Cabang Bangkalan, Muhammad Mukaffi mengungkapkan, ada berkas HMI yang tidak diselesaikan BPN Bangkalan. Padahal, lanjtunya, berkas itu adalah hibah yang seharusnya diutamakan.

“Ssebenarnya 98 hari selesai, malahan hingga tiga bulan. Kedua banyak sekali keluhan dari masyarakat melalui posko pengaduan di HMI Cabang Bangkalan,” singkat Muhammad Mukaffi.

Sementara itu, gelombang aksi demonstrasi yang kerap mewarnai Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Bangkalan dinilai Notaris Mohammad karena tidak adanya kepastian penyelesaian proses dari pihak BPN.

“Kenapa BPN tidak bisa memberikan kepastian kapan selesainya proses? Karena yang utama kekurangan kelengkapan atau berkas pendukung sebagai syarat untuk proses permohonan hak,” ungkap Mohammad kepada TribunMadura.com network melalui sambungan seluler.

Ia menyatakan, pada saat berkas didaftarkan seharusnya pihak BPN leboh teliti dalam pemeriksaan dan berani menolak apabila ada berkas belum lengkap. Sehingga para pemohon bisa melengkapi terlebih dulu berkasnya hingga sempurna.

Terkadang, lanjutnya, ada kelengahan di loket di BPN. Berkas kurang sempurna namun langsung didaftarkan. Sementara pemohon atau yang melalui jasa free line terkadang kurang mengerti mekanisme dan prosedurnya namun cenderung memaksakan.  

“Begitu berkas tidak lengkap itu masuk dan terdaftar di BPN, sudah bayar SPS dan sebagainya, bahkan ada nomor berkas, pemohon santai-santai saja karena dikira berkas itu jalan sendiri,” papar Mohammad.

Pada posisi itu, Mohammad menyarankan agar ada komunikasi secara inten antara pemohon dan pihak ART/BPN. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui progress apalagi terkait konversi permohonan hak.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved