Breaking News:

Berita Sampang

Waspada, Pelanggar Prokes di Sampang Bisa Kena Pidana, Imbas Warga Membandel, Simak Ancamannya

Salah satunya masyarakat yang membandel menggelar hajatan perkawinan dengan hiburan orkes dangdut di tengah PPKM Darurat.

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Hanggara Pratama
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang, Yuliadi Setiawan. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Undang-Undang Karantina Kesehatan akan diterapkan Pemkab Sampang terhadap pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19, Kamis (5/8/2021).

Aturan ini dimaksudkan sebagai efek jera bagi para pelanggar prokes.

Sebab, masih banyak masyarakat yang membandel tak menaati prokes.

Salah satunya masyarakat yang membandel menggelar hajatan perkawinan dengan hiburan orkes dangdut di tengah PPKM Darurat.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan, bahwa Undang-Undang yang bisa mempidanakan para pelanggar prokes itu dapat diberlakukan jika penerapan Perbup dinilai belum efektif menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya.

Baca juga: Evaluasi PPKM Darurat di Ponorogo Dinilai Berhasil, Bupati Ajak Warga Tetap Patuh Protokol Kesehatan

"Apabila sudah kita ingatkan beberapa kali tidak mau dan tetap melanggar, mau tidak mau, suka tidak suka akan kita terapkan UU Karantina Kesehatan, walaupun kita paham bahwa penegakan ini adalah ultimum remedium," ujarnya.

Akan tetapi, menurutnya dalam menerapkan sanksi tersebut tergantung dari tim penindakan Satgas Covid-19 Kabupaten dalam penerapan sanksi bagi para pelanggar.

Sedangkan, saat ini masih tetap mengedepankan sosialisasi, ajakan yang persuasif, edukatif dan humanis. 

"Penerapan UU tersebut merupakan jalan terakhir apabila prokes masih tetap tidak dipatuhi oleh masyarakat," tuturnya.

Sementara, bila nantinya UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan diterapkan maka warga yang masih nekat melakukan pelanggaran prokes dapat dikenakan sanksi pidana penjara. 

Sanksi pidana tersebut seperti yang tertuang di UU karantina kesehatan pada pasal 92, 93 dan 95.

"Dalam pasal itu berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved