Breaking News:

Berita Malang

Tak Sertakan Surat Vaksinasi dalam Pengurusan Dokumen, Bupati Malang Akui Enggan Persulit Warganya

Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengaku tak menerapkan penyertaan sertifikat vaksin sebagai syarat mengurus dokumen kependudukan atau pelayanan publik

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Aqwamit Torik
Harian Warta Kota/henry lopulalan
ilustrasi e-KTP 

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengaku tak menerapkan penyertaan sertifikat vaksin sebagai syarat mengurus dokumen kependudukan maupun pelayanan publik lainnya.

Menurut Muhammad Sanusi, dirinya tak ingin mempersulit pengurusan e-KTP atau dokumen penting lainnya.

"Belum ada. Supaya tidak terlalu ribet," ujar Sanusi ketika dikonfirmasi pada Jumat (6/8/2021).

Menurut Sanusi, petugas wajib bersikap profesional dalam pengurusan e-KTP.

Ia menyerukan tidak ada perbedaan pelayanan dokumen kependudukan bagi warga yang sudah menjalani vaksin maupun yang belum.

Kata dia, Pemkab secara resmi belum mengeluarkan kebijakan vaksinasi sebagai syarat utama kepengerusan semua fasilitas publik.

Baca juga: Sudah Vaksin atau Disuntik 1 Dosis Tanpa Sadar Terpapar Covid-19, Ini 5 Gejala yang Harus Diwaspadai

"Sampai saat ini, Kabupaten Malang tidak ada yang mensyaratkan itu. Vaksin hanya untuk kebaikan warga sendiri. Yang belum vaksin atau yang sudah vaksin, semuanya harus dilayani sama rata,” beber pengusaha tebu asal Gondanglegi itu.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menyatakan jika para jajaran OPD tidak berani membuat kebijakan tanpa diketahui terlebih dahulu oleh Bupati Sanusi.

“Kalau mau melakukan kebijakan itu harus izin dahulu kepada pak Bupati. Saat ini dalam pelayanan publik menggunakan protokol kesehatan ketat saat memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Sekda.

Wahyu tunduk kepada arahan yang diberikan Sanusi tentang upaya mempermudah segala proses pelayanan publik tanpa adanya embel-embel persyaratan vaksin.

Alhasil sebagai pejabat tinggi, Wahyu meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau (OPD) di Pemkab Malang tidak menerapkan aturan yang dirasa merepotkan nan merugikan rakyat.

Bila ada OPD yang mengusulkan akan menerapkan dokumen swab dan vaksin sebagai syarat untuk mendapat layanan publik, hal tersebut harus disetujui oleh Bupati Sanusi.

“Tidak ada (OPD) yang mengharuskan masyarakat memiliki kartu vaksin, atau harus menunjukkan surat swab antigen atau PCR (dalam pelayanan). Aturan wajibnya hanya menerapkan 5 M prokes Covid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terang mantan Kepala DPKPCK Kabupaten Malang itu.

Terakhir, Wahyu menegaskan jika ritme pelayanan publik di Kabupaten Malang masih berjalan tanpa kendala. (ew)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved