Berita Malang

Bansos Warga Miskin Dikorupsi, Wanita ini Pakai Uang Haram untuk Beli TV hingga Pengobatan Orangtua

Pendamping Sosial PKH di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, ditangkap setelah melakukan korupsi bantuan sosial tunai.

TRIBUNMADURA.COM/ERWIN WICAKSONO
Rilis kasus penangkapan Pendamping Sosial PKH yang  diduga melakukan korupsi bantuan sosial tunai di Polres Malang, Minggu (8/8/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Penny Tri Herdian (28) Pendamping Sosial PKH ditangkap Polres Malang.

Wanita itu ditangkap karena diduga melakukan korupsi bantuan sosial tunai di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

"Satuan Reskrim Polres Malang, telah melakukan penyelidikan dan penyidikan selama kurang lebih 2 bulan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang," kata Kapolres Malang, AKBP R Bagoes Wibisono saat gelar rilis di Polres Malang pada Minggu (8/8/2021).

AKBP R Bagoes Wibisono mengungkapkan, tersangka diketahui berhasrat melancarkan aksi korupsi sejak tanggal 12 September 2016 sampai 10 Mei 2021.

"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui pada tahun Anggaran 2017 sampai 2020, tersangka diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kira-kira total 37 KPM (Kelompok Penerima Manfaat) yang nilainya mencapai sekira Rp 450 juta," paparnya.

Menurut informasi yang didapat, kasus ini bisa diungkap karena adanya sebuah laporan dan paparan yang disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat mengunjungi Desa Kanigoro beberapa waktu lalu.

Secara modus operandi, tersangka melakukan beberapa tipu daya. Yakni, tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Perinciannya, 16 KKS untuk KPM tidak pernah diberikan kepada yang berhak.

Sisanya 17 KKS untuk KPM ternyata sudah meninggal dunia.

Terakhir hanya 4 KKS yang diberikan untuk KPM itupun hanya diberikan sebagian.

Nilai bansos tunai yang ditetapkan Kemensos sebesar Rp 300 ribu.

Tersangka bahkan berani menyunat sebagian besar nilai bansos yang ditentukan tersebut.

"Tersangka diduga menyalahgunakan dana bantuan milik 37 KPM tersebut untuk kepentingan pribadi seperti pengobatan orang tuanya yang sakit, pembelian barang peralatan elektronik seperti Kulkas, Tv, Laptop, Keyboard, Kompor, AC, 1 (satu) unit Yamaha NMAX. Sisanya untuk kepentingan sehari-hari," ujar mantan Kapolres Madiun ini.

Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 33 buah KKS milik KPM beserta 33 buah buku rekening Bank BNI atas nama KPM lengkap dengan rekening koran.

Barang bukti lainnya yang diamankan yakni beberapa alat elektronik seperti televisi, kulkas, dispenser, kompor gas, air cooler, mesin cuci, printer dan komputer masing-masing 1 unit.

Tak hanya itu, dari hasil uang korupsi tersangka bisa membeli 1 set meja kursi taman warna hitam, 1unit Yamaha NMAX.

"Juga ada uang tunai sebesar tujuh juta dua ratus embilan puluh dua ribu rupiah (Rp. 7.292.000). Ada juga satu lembar berita acara Pengembalian Dana Penyalahgunaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tanggal 28 Mei 2021," jelas Bagoes.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Sub Pasal 3 Sub Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah (Rp. 200.000.000,-) dan paling banyak satu milyar rupiah," pungkas Bagoes. (ew)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved