Breaking News:

Berita Pamekasan

Pamekasan sudah Lakukan Pembelajaran Tatap Muka, Disdik Ancam Sanksi Sekolah yang Abaikan Prokes

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka sekolah di Kabupaten Pamekasan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Pelaksanaan pembelajaran tatap muka sekolah di Pamekasan, Jumat (10/9/2021). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Pemkab Pamekasan kembali membuka kegiatan pembelajaran tatap muka sekolah di tengah menurunnya kasus Covid-19 di Kabupaten Pamekasan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan, Akhmad Zaini menjelaskan, semua lembaga pendidikan di bawah naungannya telah melaksanakan pembelajaran tatap muka sekolah sejak daerahnya masuk zona kuning.

Akhmad Zaini menyebut, pelaksanaan pembelajaran tatap muka sekolah di Kabupaten Pamekasan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

Lembaga pendidikan dimaksud meliputi taman kanak kanak (TK) sebanyak 343 lembaga, kelompok bermain (KB) sebanyak 562 lembaga, satuan PAUD sejenis (SPS) sebanyak 48 lembaga.

Baca juga: BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI - Demo Mahasiswa Sumenep soal Listrik hingga Gedung Baru Poltera

Kemudian, taman penitipan anak (TPA) sebanyak 10 lembaga, sekolah dasar (SD) sebanyak 471 lembaga, dan sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 182 lembaga.

"Kita berharap sekolah tetap patuh terhadap prokes Covid-19 agar tidak timbul klaster pendidikan," kata Zaini kepada TribunMadura.com, Jumat (10/9/2021).

"Karena kalau tidak dipatuhi dikhawatirkan timbul klaster pendidikan, bisa kita tutup kembali," sambung dia.

Zaini memastikan semua lembaga pendidikan di bawah naungannya mematuhi prokes Covid-19 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Karena semua pihak menginginkan kasus Covid-19 menurun agar aktifitas berjalan normal sebagaimana mestinya.

Sekolah yang melaksanakan PTM terlebih dahulu mengisi daftar periksa, mendapatkan izin dari satgas Covid-19 kabupaten melalui dinas pendidikan dan kebudayaan, persetujuan komite sekolah, persetujuan orang tua, dan tenaga pendidik harus memiliki sertifikat vaksin.

"Gurunya harus vaksin, kalau siswanya tidak ada aturan. Ikhtiar memutus penyebaran Covid-19 itu dengan cara mengikuti prokes," tandasnya.

Dia optimistis, kasus Covid-19 di daerahnya menurun apabila semua pihak sadar akan pentingnya prokes, termasuk lembaga pendidikan yang telah melaksanakan PTM.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved