Breaking News:

Berita Bangkalan

Pansus Raperda Pengembangan Pesantren DPRD Jatim Audiensi Bersama Para Pengasuh Ponpes di Bangkalan

Anggota pansus sekaligus anggota Komisi C DPRD Jatim, Nasih Aschal mengungkapkan, kesempatan tersebut digelar untuk mengakomodir usulan para pengasuh

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Ketua Pansus Raperda Pengembangan Pesantren DPRD Jatim, Hartoyo (kanan) menyerahkan draft raperda kepada salah seorang pengasuh Ponpes Syaichona Cholil, KH Agus Lukman Hakim dalam Audiensi Pansus Membahas Raperda Pengembangan Pesantren Bersama Pengasuh-pengasuh Ponpes di Bangkalan, Jumat (17/9/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Pengembangan pesantren secara menyeluruh beserta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) nya saat ini tengah menjadi pembahasan serius sejumlah anggota DPRD Jatim yang tergabung dalam Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) Pengembangan Pesantren.

Mereka bahkan berkumpul di Ponpes Syaichona Moh Cholil, Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan untuk mendengarkan usulan dari beberapa pengasuh pondok pesantren (ponpes) dalam Audiensi Pansus Membahas Raperda Pengembangan Pesantren Bersama Pengasuh-pengasuh Ponpes di Bangkalan, Jumat (17/9/2021).

Anggota pansus sekaligus anggota Komisi C DPRD Jatim, Nasih Aschal mengungkapkan, kesempatan tersebut digelar untuk mengakomodir usulan dari para pengasuh pondok untuk pengembangan pesantren.

“Kami berharap perda inisiatif ini bisa menjangkau semua, bukan hanya ponpes-ponpes besar tetapi juga ponpes-ponpes kecil di pelosok akan mendapat perhatian dari Pemprov Jatim,” ungkap.

Sejak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 diteken Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021, hanya Provinsi Jawa Barat dan Jambi yang telah menelurkan perda terkait pengembangan pesantren. Namun dua perda tersebut bukanlah perda inisiatif dari legislatif.

“Secara prinsip semua harus bersinergi, kalau perda ini adalah isiniatif kami maka pemerintah kami arahkan juga untuk mendorong optimalisasi program-program kepada pesantren agar lebih disempurnakan,” tegas Nasih yang juga menjabat Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bangkalan itu.

Selama ini, lanjut Nasih, perhatian Pemprov Jatim terhadap dunia pesantren sudah cukup bagus melalui Program One Pesantren One Product (OPOP). Namun ia secara teknis ia menilai anggaran OPOP hanya ada di beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) saja.

Sekedar diketahui, Program OPOP bertujuan untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, masyarakat, dan ponpes itu sendiri. Dengan harapan tercipta kemandirian secara ekonomi, sosial, dan juga untuk memacu pengembangan skill, teknologi produksi, distribusi, pemasaran melalui sebuah pendekatan inovatif.

“Melalui Perda Pengembangan Pesantren ini, program-program kearifan lokal yang dikucurkan ke pesantren menjadi tidak terbatas karena ada di semua OPD. Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan pesantren, termasuk tidak ada lagi nantinya kasus lulusan pesantren ditolak ke jenjang pendidikan berikutnya,” pungkas Nasih.

Ketua Pansus Raperda Pengembangan Pesantren, Hartoyo menjelaskan, pembuatan perda inisiatif tersebut telah sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. “Pesantren di setiap daerah itu berbeda kearifan lokalnya,” jelasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved