Breaking News:

Berita Bangkalan

Pansus Raperda Pengembangan Pesantren DPRD Jatim Audiensi Bersama Para Pengasuh Ponpes di Bangkalan

Anggota pansus sekaligus anggota Komisi C DPRD Jatim, Nasih Aschal mengungkapkan, kesempatan tersebut digelar untuk mengakomodir usulan para pengasuh

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Ketua Pansus Raperda Pengembangan Pesantren DPRD Jatim, Hartoyo (kanan) menyerahkan draft raperda kepada salah seorang pengasuh Ponpes Syaichona Cholil, KH Agus Lukman Hakim dalam Audiensi Pansus Membahas Raperda Pengembangan Pesantren Bersama Pengasuh-pengasuh Ponpes di Bangkalan, Jumat (17/9/2021). 

Di Jawa Barat (Jabar), lanjutnya, anggaran untuk pesantren mayoritas berada di OPD Kesejahteraan Masyarakat (Kesra). Namun untuk di Jatim nantinya akan disebar di masing-masing OPD yang berkesinambungan dengan urusan pengembangan pesantren.

“Kami tidak demikian, anggaran untuk pesantren kami ‘iris-iris’. Semisal pesantren ingin dibagun lebih bagus dari sebelumnya, tentunya koordinasi dilakukan dengan Dinas Cipta Karya. Atau butuh klinik untuk cakupan beberapa ponpes, bisa langsung dengan Dinas Kesehatan. Sehingga santri di pelosok tidak perlu ke kota, itu semua sudah ada dalam draft raperda,” papar Hartoyo.

Sebelum merampungkan penyusunan Draft Raperda Pengembangan Pesantren, Hartoyo menyatakan pihak telah melakukan audiensi dengan PWNU dan pihak Muhammadiyah Jatim. “Kami targetkan menjadi perda selesai akhir tahun ini,” pungkasnya.

Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan, KH Moh Makki Nasir mengapresiasi Pansus DPRD Jatim yang telah mengundang dan mendengarkan usulan para kyai kampung dalam pembahasan Draft Raperda Pengembangan Pesantren.

“Karena mereka (para kyai kampung) lah yang berjibaku dengan keberlangsungan pesantrennya. Kami mengharapkan betul kehadiran pemerintah khususnya Pemprov Jatim untuk menjaga pesantren berbasis kearifan lokal,” ungkap Kyai Makki.

Menurunta, selama ini kewajiban pemerintah dalam urusan pendidikan dan pembangunan SDM juga terbantukan melalui pesantren. Ponpes juga disampaikan Kyai Makki turut menjaga karakteristik nusantara.

“Keberadaan kitab kuning dalam draft raperda itu juga dalam rangka menjaga keautentikan pesantren. Kitab kuning itu istilah dasar dari ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah yang memang dijaga betul oleh para kyai pesantren dan mampu menjaga Indonesia. Karena dikhawatirkan  nanti ada orang-orang yang tidak punya kapabilitas mendirikan pesantren, ini bisa mencoreng nama baik pesantren,” pungkasnya. (edo/ahmad faisol)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved