Breaking News:

Berita Pamekasan

Pencairan Bantuan PKH Tahap 4 Khusus Ibu Hamil di Pamekasan Dimajukan, Pendamping Harapkan Hal ini

Koordinator Pendamping PKH Pamekasan, Hanafi menjelaskan, ada sebanyak 403 ibu hamil di Pamekasan yang masih aktif menjadi KPM PKH

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Pamekasan, Hanafi saat ditemui di depan Gedung Bakorwil Pamekasan. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Pencairan bantuan program keluarga harapan (PKH) khusus ibu hamil tahap 4 di Kabupaten Pamekasan, Madura akan dimajukan.

Sebelumnya, pencairan bantuan PKH tersebut dijadwalkan akan cair Oktober 2021.

Koordinator Pendamping PKH Pamekasan, Hanafi menjelaskan, ada sebanyak 403 ibu hamil di Pamekasan yang masih aktif menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Kata dia, pencairan tahap 4 yang semula dijadwalkan Oktober 2021 akan dimajukan pencairannya pada September 2021.

Baca juga: Pembangunan KIHT di Pamekasan Lolos Uji Kelayakan, Warga Mendukung Penuh

"KPM KPH ini ada tiga elemen, yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial," kata Hanafi kepada TribunMadura.com, Jumat (17/9/2021).

Ia merinci, data KPM PKH khusus ibu hamil pada tahap I sebanyak 504 KPM, tahap II sebanyak 346 KPM, tahap III sebanyak 541, dan data tahap IV yang sudah dimutakhirkan sebanyak 403 KPM.

Pihaknya berharap KPM PKH ibu hamil bisa menggunakan bantuan tersebut untuk pemenuhan nutrisi kandungannya.

Sebab bantuan itu untuk diperuntukkan membantu mendukung program penurunan angka stunting.

Hanafi juga mengingatkan, bagi masyarakat yang belum terkover di DTKS, agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pendamping PKH.

Menurut dia, salah satu syarat menjadi KPM PKH yang masuk pada komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan memiliki anak usia 0-6 tahun.

Bagi peserta PKH yang sedang hamil, maka indeks bantuannya akan bertambah sebesar Rp 3 juta selama setahun.

Namun, pemerintah tetap komitmen untuk melakukan upaya pengendalian jumlah penduduk dengan tetap mensosialisasikan program keluarga berencana.

Sehingga bantuan hanya diberikan maksimal pada kehamilan kedua.

"Ibu hamil yang mendapatkan bantuan ini hanya bagi peserta PKH. Datanya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan sosial yang merupakan data induk untuk penerima bansos," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved