Breaking News:

Berita Surabaya

KPU RI Siapkan Dua Skenario, Inilah Gambaran Tahapan dan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

ada dua skenario yang disiapkan, namun, nampaknya kedua skenario itu masih tetap akan memperhatikan sejumlah penyesuaian protokol kesehatan. 

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Samsul Arifin
ISTIMEWA/TRIBUNMADURA.COM
Tangkapan layar webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia bertajuk sukses Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 ditengah pandemi Covid-19. Webinar itu juga disiarkan secara streaming di akun youtube resminya. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyiapkan sejumlah skenario untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. 

Setidaknya ada dua skenario yang disiapkan. Namun, nampaknya kedua skenario itu masih tetap akan memperhatikan sejumlah penyesuaian protokol kesehatan. 

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, skenario pertama disiapkan jika wabah virus ini sudah relatif mereda atau sudah menjadi endemik. 

Sekalipun demikian, tahapan pemilu dan Pilkada serentak tetap akan berlangsung dengan beberapa penyesuaian. 

"Tentu saja tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 tidak mungkin langsung dilaksanakan secara normal. Itu rasanya hampir tidak mungkin. Yang bisa dilakukan yaitu dengan pelonggaran-pelonggaran secara terbatas," kata Pramono saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi daring, Minggu (26/9/2021). 

Menurut Pramono, kondisi daerah memang akan sangat menentukan. Apalagi, situasi di masing-masing daerah memang sangat dinamis. 

Baca juga: Mantan Ketua KPU Jatim Meninggal Dunia, Rekan Kenang Sosok Nyata Almarhum Andry Dewanto Ahmad

Dengan skenario itu, Pramono menyebut sejumlah pelonggaran bakal dilakukan. Diantara gambarannya adalah pengajuan daftar caleg ke KPU oleh parpol dapat dihadiri maksimal 25-30 orang. 

Hal itu disebut menjadi diantara pelonggaran, dibanding dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 kemarin. Dimana pendaftaran calon hanya boleh dihadiri belasan orang dan pasangan calon dan tidak boleh dihadiri massa. 

"Jadi, tetap ada pembatasan meskipun jumlahnya bisa diberi kelonggaran sedikit. Tidak mungkin kita langsung membebaskan sama sekali seperti pada pemilu 2019 dan sebelumnya," ucapnya menambahkan. 

Kemudian, diantara gambaran pelonggaran dengan skenario pertama itu juga terkait dengan pelaksanaan kampanye

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved