Breaking News:

Berita Pamekasan

Dinilai Memberatkan, Nelayan Pamekasan Ajak Pemkab Tolak Kebijakan PP No 85 tahun 2021

Kebijakan Menteri KKP RI yang dianggap mencekik nelayan yaitu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomer 85 tahun 2021

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Pemkab Pamekasan saat bersama nelayan Pamekasan tengah menggelar audiensi di Peringgitan Dalam, Mandhapa Agung Ronggosukowati, Pamekasan, Madura, Kamis (30/9/2021) malam. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura, mengajak pemerintah setempat agar ikut serta menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).

Kebijakan Menteri KKP RI yang dianggap mencekik nelayan yaitu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomer 85 tahun 2021.

Isinya, perihal pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tarif Pungutan Hasil Perikanan (PNBP-PHP) terhadap nelayan yang menggunakan kapal berkapasitas 30 GT kebawah.

Ajakan ANI Pamekasan tersebut dilakukan pada saat menggelar audiensi bersama Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

Audiensi prihal penolakan PP 85/2021 ini berlangsung di Peringgitan Dalam, Mandhapa Agung, Ronggosukowati, Pamekasan, Kamis (30/9/2021) malam.

Ketua ANI Pamekasan, Sutan Taqdir Alisyahbana mengatakan, kedatangannya ke rumah dinas Bupati Baddrut Tamam ini dalam rangka mengajak Pemkab setempat agar ikut serta menolak kebijakan Menteri KKP RI yang dianggap mencekik nelayan. 

Baca juga: Dosen di Pamekasan Tersandung Kasus Penelantaran Keluarga, Istri Wadul ke Rektor Kampus Tuntut Ini

"Tuntutan kami yaitu meminta kepada pemkab agar ikut menolak PP 85 tahun 2021. Alhamdulillah Bupati Baddrut Tamam secara lisan yang didokumentasikan melalui video bersama nelayan menolak PP 85 tahun 2021," kata Sutan Taqdir Alisyahbana, kepada TribunMadura.com, Jum'at (1/10/2021).

Menurutnya, Pemkab bersama nelayan Pamekasan sepakat untuk mengkaji ulang mengenai kebijakan Menteri KKP RI tersebut.   

Setelah itu, hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat dengan cara mengirimkan surat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved