Breaking News:

Berita Pamekasan

Bupati Pamekasan Larang Toko Modern Berdiri di Pamekasan, Warung Milik Rakyat Jadi Solusi 

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menjelaskan, pemberdayaan ekonomi lokal dan keberlangsungan usaha masyarakat menjadi prioritas

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Kuswanto Ferdian
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam bicara soal kebijakan toko modern di Pamekasan 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUMMADURA.COM, PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura membatasi izin pendirian toko swalayan modern.

Ini dilakukan demi menyelamatkan ekonomi masyarakat pemilik toko tradisional.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menjelaskan, pemberdayaan ekonomi lokal dan keberlangsungan usaha masyarakat menjadi prioritas pembangunan dan kebijakan Pemkab Pamekasan.

Kata dia, kebijakan pembatasan toko swalayan modern itu dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian.

Menurutnya jika ada satu toko swalayan modern buka di Pamekasan, maka tidak kurang dari 20 toko tradisional akan terdampak.

Baca juga: Sempat Cicipi Level 2, Pamekasan Kembali ke PPKM Level 3, Capaian Vaksinasi Masih Rendah Jadi Alasan

Hal itu berdasarkan hasil survei LSI. 

"Jadi, jika ada satu toko modern yang buka, sekitar 20 toko tradisional di sekitarnya terdampak dan terancam bangkrut, bahkan ada yang tutup," kata Baddrut Tamam kepada TribunMadura.com, Kamis (7/10/2021).

Bupati yang akrab disapa Mas Tamam ini juga mengungkapkan, Pemkab Pamekasan memang perlu membatasi pertumbuhan toko swalayan modern.

Tujuannya agar para pelaku usaha lokal di Pamekasan tidak terdampak.

Ia menegaskan, selama dirinya jadi Bupati Pamekasan, toko modern di Pamekasan tidak akan pernah diizinkan berdiri di Pamekasan.

"Kebijakan membatasi pertumbuhan toko modern itulah, maka pilihan Pemkab Pamekasan adalah membuat Wamira (Warung Milik Rakyat)," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved