Breaking News:

Berita Pamekasan

Tolak Pemberlakuan Pajak, Ratusan Nelayan di Pamekasan Bawa Istri Gelar Unjuk Rasa di Kantor DPRD

Ratusan nelayan di Pamekasan unjuk rasa ke Kantor DPRD Pamekasan menolak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021.

TRIBUNMADURA.COM/MUCHSIN
Unjuk rasa nelayan dari Desa Branta Pesisir di Kantor DPRD Pamekasan, Kamis (7/10/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Sekitar 500 nelayan dari Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, unjuk rasa ke Kantor DPRD Pamekasan, Kamis (7/10/2021).

Mereka meminta dukungan DPRD Pamekasan untuk menolak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sambil membentangkan sejumlah poster, spanduk, dan miniatur keranda, mereka menyatakan keberatan terhadap PP 85/2021 yang sudah diberlakukan mulai 20 September 2021.

Alasannya, perpu itu dinilai tidak hanya merugikan nelayan, tapi juga bisa membuat nelayan berhenti melaut.

Mereka menilai, pajak yang dibebankan kepada nelayan nilainya cukup besar dan di luar penghasilan nelayan.

Koordinator lapangan, Mohammad Wardan mengungkapkan, terdapat ribuan nelayan tangkap di Kabupaten Pamekasan yang menggunakan kapal ikan tradisional bobot antara 5 groos tonage (GT) hingga 30 GT dikenakan PNBP.

Jika PP itu tetap diberlakukan dan tidak dicabut, katanya, para nelayan memilih menghentikan seluruh aktivitasnya menangkap ikan, mengingat membayar pajak yang dibebankan sulit untuk dibayar.

Baca juga: BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI Demo Tolak Pilkades Sampang 2025 hingga Vaksinasi di Pamekasan

Bersama beberapa perwakilan, ia masuk dan berdialog di ruang Komisi II DPRD Pamekasan, yang ditemui perwakilan dari Komisi I, Komisi II dan perwakilan Komisi IV.

Kemudian Kapolres Pamekasan AKBP Rogib Triyanto dan Sekretaris Dinas KKP Pamekasan Sukrisno juga turut menemui massa.

Sambil menunggu hasil pertemuan, neyalan yang sebagian mengajak istrinya itu duduk lesehan di atas trotoar depan kantor DPRD Pamekasan.

Sebagian nelayan lainnya tampak lesehan di seberang jalan, di bawah pohon rindang, mengingat saat itu cuaca matahari cukup panas.

Ali Maskur, anggota Komisi I DPRD Pamekasan mengatakan, pihaknya mendukung langkah yang dilakukan nelayan menolak pemberlakuan PP 85/2021.

Selanjutnya, dewan akan kirim surat pernyataan sikap penolakan ke Komisi IV DPR RI dan KKP di Jakarta.

Usai pertemuan, perwakilan nelayan menemui pengunjuk rasa dan menjelaskan jika keinginan nelayan mendapat dukungan dari DPRD Pamekasan.

“Terima kasih kepada bapak dan ibu semua, yang telah menyampaikan aspirasi bersama kami di sini. Sekarang mari pulang dan beraktifitas lagi seperti biasa,” kata salah seorang dari perwakilan.(sin/muchsin)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved