Breaking News:

Berita Malang

Pembangunan Jembatan Kaca Dikritik, BB TNBTS Tegaskan Proyek Telah Patuhi Kaedah yang Berlaku

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merespons respons kontra proyek pembangunan jembatan kaca

Dok Walhi Jatim
Potret lahan di kawasan Jemplang, Dusun Jarak Ijo, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang akan dibangun jembatan kaca. 

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjawab sejumlah respons kontra proyek pembangunan jembatan kaca di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Syarif Hidayat mengatakan, pembangunan jembatan kaca telah mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku.

"Terkait dengan pembangunan sarpras itu (jembatan kaca) prinsipnya kami mengacu pada zona-zona pengelolaan," katanya ketika dikonfirmasi.

"Lokasi rencana pembangunan jembatan kaca yang anda tanyakan masuk pada zona pemanfaatan TNBTS," sambungnya.

"Sepanjang itu berlokasi di zona pemanfaatan, terkait dengan pengembangan wisata secara regulasi diperkenankan. Iya sudah dikaji secara lingkungan," ujar dia.

Balai Besar TNBTS juga menyatakan jika pembangunan jembatan kaca tidak melanggar aturan konservasi.

Baca juga: Menilik Pro Kontra Proyek Pembangunan Jembatan Kaca di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Penghormatan kepada kebudayaan masyarakat Suku Tengger juga dijunjung tinggi.

Sebagai informasi, jembatan kaca rencananya dibangun di kawasan Jemplang.

Kawasan tersebut merupakan jalur menuju padang savana dan Kawah Bromo.

Sebuah Punden sakral juga terdapat dalam kawasan tersebut.

Kawasan TNBTS memiliki beberapa pembagian lahan. Lahan seluas 50.276 hektare dibagi tujuh zona, yakni zona inti seluas 17.028 hektare, zona rimba 26.806 hektare, zona pemanfaatan dijatah 1.193 hektare.

Kemudian, ada zona rehabilitasi sebanyak 2.139 hektare, zona tradisional selebar 3.041 hektare, zona khusus seluas 61,56 hektare, dan zona religi seluas 5,18 hektare.

Adanya klasterisasi lahan itu membuat pengembangan yang dilakukan merupakan hal legal dan tidak akan mengganggu wilayah konservasi.

Walhasil, pembangunan wisata alam di kawasan Jemplang tak akan mengganggu konservasi karena berada di zona pemanfaatan.

"Komitmen kami menjaga ekologi dan lingkungan, mengajak masyarakat lokal dan ekonomi mereka. Kami ada komitmen-komitmen juga ke arah itu," sebutnya. (ew)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved