Breaking News:

Berita Sumenep

Rapat Inspektorat dengan DPRD Sumenep, Bahas Soal PNS di Sumenep yang Membolos

Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB itu berlangsung klarifikasi soal kinerja ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang bolos

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ali Hafidz Syahbana
Kepala Inspektorat Sumenep, Titik Suryati saat memberikan keterangan pada hari Senin (11/10/2021). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kepala Inspektorat Sumenep, Titik Suryati memenuhi panggilan rapat dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Sumenep di ruang komisi pada hari Senin (11/10/2021).

Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB itu berlangsung klarifikasi soal kinerja ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang bolos kerja secara berjamaah.

Usai rapat di ruang Komisi I DPRD Sumenep, Titik Suryati mengakui kedatangan dirinya bukanlah dipanggil dan mengaku hanya dengar pendapat hinggal pukul 15.00 WIB.

"Bukan dipanggil, tapi rapat dengar pendapat dan mendiskusikan ASN/PNS yang ada di Sumenep. Kalau isinya ada yang malas dan yang rajin," kata Titik Suryati saat keluar dari ruang komisi.

Pihaknya mengakui hasil dari RDP dengan  Komisi I DPRD Sumenep ini bicara soal kinerja para ASN/PNS, khususnya di wilayah kepulauan.

"Dengan adanya informasi ini, maka kita akan melakukan tindakan," katanya.

Ditanya belum ada tindakan tegas dari Inspektorat soal dugaan ASN/PNS bolos kerja dan dinilai membiarkan begitu saja, Titik Suryati mengaku bahwa pihaknya tidak pernah membiarkan.

"Kita tidak pernah membiarkan ASN yang melanggar disiplin, bahkan beberapa bulan lalu kita telah melakukan tindakan pemberhentian," ungkapnya.

Menurutnya, soal ASN bolos kerja mengaku tidak tahu jika belum ada laporan secara resmi terhadap Inspektorat.

"Kita kan tidak semua tahu ya, dan punya sisi tv di semua OPD. Sebwlum ada laporan kita tidak tahu bahwa ada PNS yang tidak masuk," tuturnya.

Titik Suryati mengingatkan, bahwa dalam PP. no 94 Tahun 2021 yang baru mengatakan bahwa pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi itu dari atasan langsung.

"Atasan langsung yang harus bertanggung jawab, kita tidak punya monitor sampai ke bawah," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved