Breaking News:

Inilah Aturan Daerah Jika Masuk PPKM Level 1, Mulai Soal Aktifitas Kantor Hingga Kegiatan Ekonomi

PPKM tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, 1 Covid-19 di Jawa dan Bali yang terbit, Selasa (19/10/2021).

Editor: Aqwamit Torik
Tribunnews/Herudin
Ilustrasi PPKM Darurat di Jakarta Timur - Petugas gabungan Polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penyekatan sebelum underpass Jalan Jenderal Basuki Rachmat atau yang dikenal dengan Underpass Basura, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polisi menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk sebelum Underpass Basura untuk mengurangi mobilitas warga. 

TRIBUNMADURA.COM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali kembali diperpanjang oleh pemerintah.

Pemerintah memperpanjang aturan itu selama dua pekan ke depan atau dari 19 Oktober sampai 1 November 2021.

Sejumlah daerah yang menerapkan PPKM Level 1 terus bertambah.

Perpanjangan PPKM tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, 1 Covid-19 di Jawa dan Bali yang terbit, Selasa (19/10/2021).

Di antaranya Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Pasuruan, dan Kota Blitar.

Baca juga: Pemberantasan Pinjol Ilegal Disorot, YLKI Sebut Pinjol Ilegal dan Pinjol Resmi Tak ada Perbedaan

Daerah yang menerapkan PPKM level 1, aktivitas yang dilakukan mendekati new normal.

Di antaranya pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 75 persen work from office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Pedulilindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

Tidak hanya itu, pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen.

Untuk pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang pengaturan teknisnya diatur pemerintah daerah.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan makan/minum di warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 75 persen dari kapasitas yang pengaturan teknis diatur pemerintah daerah.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved