Breaking News:

Berita Bangkalan

Ini Sebab Infrastruktur di Madura Kurang Diminati, Komisi V DPR RI, Jalan Nasional Harus Terealisasi

kondisi infrastruktur jalan nasional yang menghubungkan empat kabupaten di Pulau Madura hingga saat ini sangat tidak memadai

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Anggota Komisi V DPR RI, H Syafiuddin menyematkan helm proyek berwarna kuning kepada peserta Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi oleh Kementerian PUPR di Gedung Merdeka, Kabupaten Bangkalan, Jumat (22/10/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Pusat menggelorakan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Pulau Madura.

Namun hal itu dinilai Anggota Komisi V DPR RI, H Syafiuddin tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan pengembangan infrastruktur jalan nasional penghubung 4 kabupaten di Madura; Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

Hal itu disampaikan H Syafiuddin usai menghadiri kegiatan Kementerian PUPR tentang Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Gedung Merdeka, Bangkalan, Jumat (22/10/2021).

“Secara jangka pendek, saya berharap Pemerintah Pusat serius, terutama pengembangan infrastruktur jalan nasional. Pelebaran jalan nasional di Madura harus terealisasi karena kondisi infrastruktur di Madura tidak merangsang minat para investor,” ungkap H Syafi di hadapan awak media.

Ia menilai, kondisi infrastruktur jalan nasional yang menghubungkan empat kabupaten di Pulau Madura hingga saat ini sangat tidak memadai, tidak sesuai lagi dengan volume kendaraan sehingga menghambat laju distribusi barang dan jasa dari Bangkalan ke Sumenep.

Segala upaya terus dilakukan H Syafi. Mulai dari penyampaian usulan dalam rapat kerja, kunjungan kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), usulan tertulis melalui proposal, hingga mengirim pesan melalui layanan WhatsApp kepada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.  

“Saya harap aspirasi jangka pendek saya terkait pelebaran jalan nasional akan direalisasikan pemerintah pusat. Pada pembahasan APBN 2022 sudah terprogramkan dan disinkronisasi pada November ini. Kami akan lihat lagi, semoga Pemerintah Pusat tidak PHP (Pemberi Harapan Palsu),” tegas Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan itu.

Baca juga: Jalan Lintas Selatan Melintasi Ribuan Pemukiman & Sawah, Bappeda Bangkalan : APBD Kami Tidak Sanggup

Seperti diketahui bersama, diterbitkannya Perpres Nomor 80 Tahun 2019 menjadi asa untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan diplot sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 dalam konsep Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

Terbaru, para pemangku kebijakan di empat kabupaten, Provinsi Jatim, hingga Pemerintah Pusat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Jalan Lintas Selatan (JLS) Madura di Kabupaten Pamekasan, Kamis (21/10/2021). Pemerintah Pusat memproyeksikan pembangunan JLS di Bangkalan akan menyedot APBN senilai Rp 300 miliar.

Namun berdasarkan Feasibility Study (FS) yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi (Bappeprov)  Jawa Timur, pagu anggaran diproyeksikan senilai Rp 700 miliar untuk kebutuhan lahan sepanjang 30,16 Km. Hasil kajian, proyek JLS diperkirakan akan melewati sedikitnya 2.000 pemukiman, 28 ribu meter persegi tegalan, dan 5 ribu meter persegi area persawahan.

H Syafi menekankan, semua kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembangunan di Madura melalui Perpres 80 atau menjadikan Pulau Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus KEK harus melibatkan tenaga kerja dari Madura.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, lanjutnya, pemerintah berkewajiban melakukan sertifikasi terhadap tenaga tenaga kerja yang ada di Indonesia melalui Dirjen Bina Konstruksi sehingga mendapatkan tenaga-tenaga domestic yang terampil, madya, hingga tenaga ahli.

“Selama menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi V, saya akan mendorong bagaimana masyarakat Madura mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kerja. Ketika pembangunan di Madura sudah dimulai, kita sudah siap dengan tenaga ahli warga Madura, khususnya di Bangkalan. Itu yang saya harapkan,” pungkas politisi kelahiran Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan itu.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved