Breaking News:

Berita Surabaya

Hasil Penangkapan Debt Kolektor Pinjol Ilegal, Polisi Buru Bos Besarnya yang Lari di Luar Negeri

Satu orang bos dari kedua perusahaan penagihan; PT. DSI dan PT. MJI itu, kini sudah berstatus sebagai orang dalam pencarian (DPO)

Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/LUHUR PAMBUDI
Rendy Hardiansyah, (28) warga Cibungbulang, Bogor, Jabar; Anggi Sulistya Agustina (31) warga Tajurhalang, Bogor, Jabar; dan, Alditya Puji Pratama (27) warga Jombang, Jatim, para DC Pinjol Ilegal yang tagih nasabah pakai ancaman, saat diinterogasi Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta di Gedung Humas Mapolda Jatim 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Ditreskrimsus Polda Jatim sedang mengejar satu orang bos besar yang menjadi otak dari bisnis dua perusahaan penyedia jasa penagihan debt collector (DC) aplikator pinjaman online (Pinjol) yang digerebek, beberapa waktu lalu.

Satu orang bos dari kedua perusahaan penagihan; PT. DSI dan PT. MJI itu, kini sudah berstatus sebagai orang dalam pencarian (DPO).

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini, Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk mengejar DPO tersebut.

Pasalnya, keberadaan si DPO itu, diketahui berada di luar negeri. Hanya saja Nico enggak merinci secara lengkap di negara mana sosok DPO tersebut berada. 

Kemudian, sejauh mana pengejarannya. Dan, apakah ada keterkaitannya dengan kasus perusahaan pinjol ilegal yang banyak dibongkar Polri beberapa waktu belakangan.

"Kami sudah bekerja sama dengan mabes polri dan bareskrim untuk menindaklanjuti. Dia WNI, jadi kalau dia  kembali pasti kami tangkap," ujarnya, di Gedung Humas Mapolda Jatim, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Ada 36 Aplikator Pinjol, 1 yang Terdaftar OJK, Kapolda Jatim akan Usut Tuntas

Mantan Kapolsek Metro Ciputat itu menyerukan, agar si DPO tersebu segera menyerahkan diri, sebelum pihaknya atau Polri melakukan penindakan hukum secara tegas untuk mengejar dan melakukan penangkapan secara paksa.

"Saya minta segera menyerahkan diri, dan untuk kami proses hukum, pertanggungjawabkan perbuatannya," ungkap mantan pasukan United Nations International Police Task Force itu.

Mantan Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu, mengakui, jikalau pihaknya sempat mendapati kesulitan mengendus keberadaan kedua perusahaan tersebut.

Apalagi, sejak awal, perusahaan tersebut ternyata tidak terdaftar secara resmi di Kemenkumham-RI. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved