Breaking News:

Berita Jawa Timur

Masih Konsultasi ke Pusat dan Gelar Audiensi dengan SPSI, Pemprov Jatim belum Putuskan Kenaikan UMP

Audiensi tersebut dilakukan terkait jelang penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang harus ditentukan maksimal pada tanggal 20 November

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo saat diwawancara usai audiensi bersama SPSI dan Gubernur Jatim. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengundang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur dalam audiensi di Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/11/2021).

Audiensi tersebut dilakukan terkait jelang penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang harus ditentukan maksimal pada tanggal 20 November 2021 mendatang.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur Himawan dan juga jajaran terkait.

Pertemuan tertutup tersebut berlangsung sekitar satu jam dengan membahas rekomendasi usulan UMP dari hasil Rakor Dewan Pengupahan Jawa Timur pada pekan lalu yang sudah disampaikan ke Gubernur.

Poin terpentingnya adalah usulan kenaikan UMP tahun 2022 diusulkan senilai Rp 22.700. Dimana usulan tersebut diwarnai tidak setuju dari kalangan pekerja, yang mengusulkan kenaikan UMP sebesar sekitar Rp 200 ribu.

Kadisnakertrans Jawa Timur Himawan Estu Bagijo menyampaikan bahwa hasil audiensi hari ini belum mendapatkan titik temu berapa UMP untuk 2022. Pasalnya Gubernur Khofifah masih ingin menemukan titik tengah agar kenaikan UMP tahun depan bisa lebih tinggi dari Rp 22.700.

Baca juga: UMP Jatim 2022 Bakal Segera Diumumkan Pekan ini, Terungkap Rencana Besaran Kenaikannya

"Hari ini belum memutuskan untuk besaran UMP nya. Karena ibu ingin berkonsultasi ulang, argumentasi yang disampaikan adalah jika UMP kita naik Rp 22.700, maka belum membuat UMK naik dan beliau minta agar kami konsultasi ulang apa masih diperkenankan kita diberi kesempatan untuk menaikan UMP sampai Rp 100 ribu," tegas Himawan.

Disnakertrans diminta untuk konsultasi ulang dengan Kemenajer. Selain itu juga berkonsultasi ke Menkopolhukam. Hal ini penting agar bisa menentukan besaran UMP yang harus diumumkan pekan ini.

"Artinya audiensi hari ini masih pada merespon usulan kawan kawan dari pekerja yang ingin naik sampai Rp 200 ribu, tapi ibu gubernur mengupayakan agar bisa naik setidaknya Rp 100 ribu," tegas Himawan.

Sementata itu, Ketua SPSI Jawa Timur A Fauzi mengatakan bahwa di audiensi kali ini, mereka kembali menyampaikan usulan UMP tahun 2022 sesuai rekomendasi dari kalangan pekerja.

"Tetap kami menyampaikan ke ibu gubernur sebagai penentu UMP dan UMK di Jatim, kami menyampaikan bahwa kami berharap penentuan UMP dan UMK tetap berstandardkan pada PP 78 tahun 2015 dan undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," kata Fauzi.

Dimana sesuau aturan tersebut besaran UMP maupun UMP kenaikannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Poin kedua, dikatakan Fauzi, karena undang-undang cipta kerja masih dalam pengajuan yudicial review di MK, maka ia meminta penentuan UMK tidak berdasarkan aturan itu.

"UMP di Jatim masih diantara yang terendah di seluruh Indonesia, walau UMP ini hanya syarat belaka, dan meski UMP ini hanya sekitar 10 hari sebeljm digedok UMK, tetapi ini namanya gengsi, masalah nama besar Jawa Timur, tidak pantas dong kalau UMP di Jatim di bawah 2 juta," tegasnya. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved