Breaking News:

Berita Pamekasan

Pemkab Pamekasan Komitmen Dirikan KIHT, Strategi Tingkatkan Kesejahteraan Petani dan Masyarakat

Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) diharapkan dapat mendorong kesejahteraan petani lokal.

TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan, Ir Muhammad saat memberikan sambutan di acara rapat monitoring dan evaluasi publikasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), Sabtu (20/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADUDA.COM, PAMEKASAN - Pemkab Pamekasan berkomitmen akan mendirikan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) untuk mendorong kesejahteraan petani lokal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pamekasan, Ir Muhammad mengaku, akan berkomitmen untuk mendirikan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai upaya mendorong kesejahteraan petani dan masyarakat Pamekasan secara umum.

"Saya yakin KIHT bisa dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu kabupaten penghasil tembakau di Madura," kata Ir Muhammad saat hadir di acara rapat monitoring dan evaluasi publikasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), Sabtu (20/11/2021).

Menurutnya, petani Madura selama ini masih menjadikan tembakau sebagai salah satu tanaman idola.

Baca juga: Strategi Pemkab Pamekasan Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Beber Data Faktor Defisit Tertinggi Negara

Karena keberhasilan tembakau mampu mengangkat ekonomi masyarakat, apalagi adanya KIHT dipastikan bisa menyerap banyak tenaga kerja yang berdampak terhadap kesejahteraan warga.

"Bagi petani Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan tembakau merupakan jenis tanaman yang dipandang dapat memberikan dampak keuntungan yang besar," terangnya.

Kata dia, komuditas tembakau tidak diproteksi oleh pemerintah, artinya pemasarannya bersifat bebas, berbeda dengan sembilan bahan pokok.

Sehingga tembakau rentan terjadi permainan harga yang dilakukan oleh pembeli, pabrikan atau oknum tidak bertanggungjawab lainnya.

"Kami sangat menyambut baik peraturan yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan RI nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi DBHCHT," pungkasnya.

Baca juga: Evaluasi DBHCHT, Diskominfo Pamekasan Gandeng Jurnalis Edukasi Masyarakat soal Bahaya Rokok Ilegal

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved