Breaking News:

Berita Pamekasan

Komitmen Dirikan KIHT, Demi Strategi Pemkab Pamekasan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura berkomitmen akan mendirikan kawasan industri hasil tembakau (KIHT)

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Kuswanto Ferdian
Kadiskominfo Pamekasan, Ir. Muhammad saat memberikan sambutan di acara rapat monitoring dan evaluasi publikasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), Sabtu (20/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 

TRIBUNMADUDA.COM, PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura berkomitmen akan mendirikan kawasan industri hasil tembakau (KIHT).

Dibangunnya KIHT ini untuk mendorong kesejahteraan petani.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan, Ir. Muhammad mengatakan, akan berkomitmen untuk mendirikan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) sebagai upaya mendorong kesejahteraan petani dan masyarakat Pamekasan secara umum.

"Saya yakin KIHT bisa dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu kabupaten penghasil tembakau di Madura," kata  Ir. Muhammad saat hadir di acara rapat monitoring dan evaluasi publikasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Inilah Jadwal Terbaru WSBK 2021 di Sirkuit Mandalika, Race 3 IATC Digelar Pukul 12.30 WITA

Menurutnya, petani Madura selama ini masih menjadikan tembakau sebagai salah satu tanaman idola. 

Karena keberhasilan tembakau mampu mengangkat ekonomi masyarakat, apalagi adanya KIHT dipastikan bisa menyerap banyak tenaga kerja yang berdampak terhadap kesejahteraan warga.

"Bagi petani Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan tembakau merupakan jenis tanaman yang dipandang dapat memberikan dampak keuntungan yang besar," terangnya.

Kata dia, komuditas tembakau tidak diproteksi oleh pemerintah, artinya pemasarannya bersifat bebas, berbeda dengan sembilan bahan pokok. 

Baca juga: WSBK Mandalika 2021 Ditunda Karena Cuaca Buruk, Pembalap Dunia dari Yamaha ini Asyik Mandi Hujan

Sehingga tembakau rentan terjadi permainan harga yang dilakukan oleh pembeli, pabrikan atau oknum tidak bertanggungjawab lainnya.

"Kami sangat menyambut baik peraturan yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan RI nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi DBHCHT," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved