Breaking News:

Pilkades Sumenep

Kuasa Hukum Bacakades Poteran Kecamatan Talango Datangi Pemkab Sumenep, Ternyata ini Tujuannya

Kuasa Hukum Bacakades ini datangi Pemkab Sumenep, sampaikan soal putusan kliennya agar dimasukkan sebagai Cakades 2021

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Aqwamit Torik
net via TribunJogja.com
ilustrasi Pilkades 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Pilkades Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep 2021 menuai protes dari berbagai pihak.

Salah satunya, Kuasa hukum Bacakades Desa Poteran, Suparman, Kurniadi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) - Madura mendatangi Pemkab setempat pada hari Senin (22/11/2021).

Kurniadi menyampaikan salinan hasil keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) atas perkara yang sudah diajukan kliennya (Suparman).

Dalam putusannya, PT TUN menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan supaya nama Suparman untuk dimasukkan sebagai Cakades yang berhak dipilih pada Pilkades 2021.

Sebelumnya, Suparman telah gugur dari pencalonan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan statusnya mantan terpidana kasus korupsi.

"Saya sebagai kuasa hukum Suparman datang ke sini (bagian hukum Pemkab Sumenep) untuk menyampaikan salinan hasil putusan PT TUN, karena sudah memiliki kekuatan hukum," kata Kurniadi setelah keluar dari ruang Bagian Hukum.

Pilkades serentak di Sumenep 2021 sudah tinggal tiga hari lagi yakni tanggal 25 Nopember 2021.

Dengan demikian, jika pelaksanaan Pilkades Poteran tetap dilanjut katanya, maka kleinnya merasa dirugikan karena tidak memiliki waktu untuk sosialisasi.

"Apalagi kalau misalnya sampai tidak dimasukkan dalam daftar calon. Permintaan kami, hentikan pelaksanaan Pilkades di Desa Poteran," tegasnya.

Terpisah, Kasubag Bantuan Hukum Pemkab Sumenep, Sudarmadji yang menerima Kurniadi tidak mau berkomentar.

Pihaknya meminta untuk mengkonfirmasi langsung ke Kabag Hukum Pemkab Sumenep.

Sementara, yang bersangkutan tidak ada di tempat.

"Mohon maaf, silahkan langsung ke Kabag Hukum saja. Kebijakan satu pintu di atasan," singkatnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved