Breaking News:

Berita Sumenep

YLBH-Madura Tagih Bupati Soal Sengketa SK Pelantikan Kades Matanaair Hasil Pilkades Sumenep 2019

Pelantikan Kades Manatanaair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Ghazali tuai konflik

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ali Hafidz Syahbana
Kuasa Hukum Ahmad Rasidi, Kurniadi dari YLBH - Madura (baju hitam) mendatangi kantor Bagian Hukum Pemkab Sumenep pada Senin (22/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Pelantikan Kepala Desa (Kades) Manatanaair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Ghazali hasil Pilkades serentak 2019 menuai konflik.

Pasalnya, SK pelantikan Ghazali (Pilkades 2019) ini dinyatakan tidak sah atau batal sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan putusan nomor 39PK/TUN/2021 jo. No : 223/B/2020/PT.TUN.SBY. jo. No : 37/G/2020/PT.TUN.SBY terhadap Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019, tanggal 2 Desember 2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep atas nama Ghazali (objek sengketa) dan Ahmad Rasidi (termohon peninjau kembali/penggugat).

Ghazali dilantik oleh Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim, salah seorang dari 226 Kades yang terpilih dan disumpah jabatan di Pendapa Agung Keraton Sumenep pada tanggal 30 Desember 2019 lalu.

Tentu saja pelantikan kades bermasalah tersebut (Ghazali), mengundang banyak pertanyaan dari sejumlah pihak, termasuk kuasa Hukum Penggugat, Kurniadi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) - Madura.

Bahkan kuasa hukum penggugat ini, pada hari Senin (22/11/2021) kembali mendatangi Kantor Bupati Sumenep, dalam hal ini bagian hukum menanyakan terkait penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, karena melantik kades bermasalah.

"Apapun putusan PTUN akan patuh, tapi faktanya sudah lebih dari satu tahun, putusan sudah inkrah ini tidak dilaksanakan. Kita mau tanya, itu pernuataan pribadi atau dia atas nama bupati. Karena bupati kita ini sudah tersesat," kata Kurniadi saat keluar dari ruang kantor Bagian Hukum Pemkab Sumenep.

Pihaknya mencurigai bagian hukum Pemkab Sumenep, karena sarang hukum Bupati Sumenep adalah bagian hukum itu sendiri.

"Kalau bukan bagian hukum siapa yang punya kewenangan, itu tidak ada," jelasnya.

Pihaknya mendesak Bupati Sumenep, dari Kades Matanaair, Kecamatan Rubaru Sumenep hasil Pilkades 2019 untuk mencabut SK pelantikan dan jabatan atas nama Ghazali.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved