Breaking News:

Berita Pamekasan

Kebocoran Retribusi Pasar di Pamekasan Terungkap, Disperindag Lakukan Pembenahan, Nasib Oknum?

Buntut terbongkarnya kebocoran retribusi di pasar tradisional di Pamekasan, sebesar Rp 480 juta yang diduga kuat dilakukan empat oknum PNS

Penulis: Muchsin Rasjid | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Muchsin Rasjid
Suasana Pasar Rakyat Kolpajung, Jl Ronggo Sukowati, Pamekasan 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Buntut terbongkarnya kebocoran retribusi di pasar tradisional di Pamekasan, sebesar Rp 480 juta yang diduga kuat dilakukan empat oknum PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, di bagian keuangan penerimaan retribusi pasar, pihak Disperindag Pameaksan, langsung mengambil langkah pembenahan.

Di antara pembenahan yang dilakukan disperidag itu, keempat oknum PNS itu, jabatannya sudah digeser dan tidak lagi bertugas di bagian keuangan penerimaan retribusi atau yang tidak bersentuhan dengan masalah keuangan. Jabatan keempat oknum sudah diganti PNS lainnya yang setiap saat, kinerjanya diawasi kepala bidang (Kabid) dan kepala seksi (Kasi) Pasar Disperindag.

Selain itu, semula uang dari hasil penarikan karcis di 13 kecamatan di Pamekasan, disetorkan langsung masing-masing oleh kepala pasar atau bagian bendahara pasar, lalu disetorkan kepada bagian keuangan penerimaan retribusi di kantor disperindag.

Tetapi kini, sistem penyetorannya diubah. Pihak pasar (kapala pasar atau bendahara pasar), sebagian langsung mentranfer hasil penarikan retribusi ke kas daerah melalui Bank Jatim. Sebagian lagi pihak pasar datang ke kantor disperindag menyetorkan uang penarikan retribusi bagian keuangan penerimaan retribusi. Hanya saja, saat mereka menyetor itu, diawasi oleh kabid dan kasi pasar, yang berada dalam satu ruangan.

Kepala Disperindag Pamekasan, Ahmad Sjaifuddin, kepada Surya, Kamis (2/12/2021) mengatakan, pembenahan sistem penyetoran uang penarikan retribusi pasar ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran dan mengantisipasi terulangnya kasus penggelapan serupa di masa depan.

Ahmad, panggilan Ahmad Sjaifuddin ini menegaskan, untuk memudahkan penyetoran retribusi pasar, juga diterapkan dengan cara petugas bank jemput bola. Di pasar ditempatkan petugas bank untuk menerima penyetoran retribusi dari pedagang. “Sistem ini, baru kami terapkan di Pasar Gurem,” ungkap Ahmad.

Dikatakan, untuk pembenahan selanjutnya, yang akan diterapkan, bukan lagi kepala pasar atau bendahara pasar yang mentranfer langsung ke bank, melainkan setiap pedagang bisa bayar retribusi ke bank melalui sistem online. Jika diterapkan saat ini, kondisinya belum memungkinkan. Sebab tidak semua pedagang memiliki ponsel, apalagi banyak pedagang wanita yang sudah sepuh.

Disinggung mengenai sanksi yang diberikan kepada keempat oknum anak buanya itu, Ahmad menyatakan, sementara ini mereka sudah dipindah. “Saya minta kepada mereka agar uang yang dipakai itu, segera dikembalikan. Alhamdulillah, mereka sudah melunasi uangnya dan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya,” kata Ahmad, yang enggan memberikan nama maupun inisial keempat anak buahnya itu.

Kepala Inspektorat Pamekasan, Mohammad Alwi, yang ditemui di ruang kerjananya, mengatakan persoalan yang terjadi di bagian keuangan penerimaan retribusi disperindag itu telah ditindak lanjuti dan sekarang sudah tidak ada masalah, karena mereka sudah mengembalikan uang yang dibiarkan tidak disetor itu.

Menurut Alwi, sesuai dengan nota perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemkab Pamekasan, Kejaksaan Negeri dan aparat kepolisian, jika pihak kedua (kejaksaan) dan pihak ketiga (kepolisian) menemukan kesalahan administrasi, maka dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, wajib menyerahkan ke pihak pertama (pemkab. Maksudnya Inspektorat).

Alwi mengatakan sesuai dengan bunyi KSP, ini termasuk kesalahan administrasi yang terdapat kerugian keuangan negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan, paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) atau BPK, diterima oleh pejabat atau tela ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK.

“Jadi, mereka diberi waktu maksimal selama 60 hari untuk mengembalikan uang retribusi pasar itu. Dan sebelum 60 hari, mereka sudah mengembalikan. Karena itu, masalah ini sudah selesai dan dinyatakan tidak tidak ada masalah,” kata Alwi.(sin/muchsin)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved