Muktamar NU
PWNU Jatim Inginkan Gelaran Muktamar NU Tetap digelar Tahun Ini, Opsi Diundur Dirasa Tidak Tepat
Disebutkan, gelaran muktamar memang sangat diharapkan dapat terlaksana pada tahun ini, Opsi mundur dirasa tidak tepat
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Samsul Arifin
lihat foto
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, KH Ahmad Fahrur Rozi memastikan hingga saat ini pihaknya tetap patuh pada arahan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar perihal pelaksanaan Muktamar ke-34 di Lampung.
Disebutkan, gelaran muktamar memang sangat diharapkan dapat terlaksana pada tahun ini. Opsi mundur dirasa tidak tepat lantaran mengacu pada berbagai pertimbangan mendasar.
Hal itu diungkapkan Gus Fahrur, saat dimintai tanggapan perihal situasi masih munculnya perdebatan dan dinamika tarik ulur pelaksanaan hajat besar kalangan Nahdliyin tersebut.
"Jawa Timur tetap ingin di Desember. Kita ingin jangan diundur dari tahun ini," kata Gus Fahrur yang juga pengasuh Ponpes An-Nur 1 Bululawang, Kamis (2/12/2021).
Diungkapkan Gus Fahrur, keputusan untuk menggelar Muktamar pada Desember tahun ini memang sudah sesuai dengan hasil ketentuan.
Sehingga, Gus Fahrur menyebut seharusnya tidak ada lagi perdebatan dengan opsi mundur. Apalagi, Muktamar sudah terbilang mundur dari tahun 2020.
Baca juga: Guru Besar Unair Sebut Tarik ulur Penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 Harus ada Jalan Tengah
Sementara itu dinamika tarik ulur penjadwalan ulang Muktamar ini banyak yang mengaitkan dengan peluang tokoh-tokoh tertentu yang digadang akan maju.
Saat disinggung mengenai hal itu, Gus Fahrur mengatakan bagi pihaknya hal tersebut bukan persoalan mendasar.
Sebab, menurut Gus Fahrur Muktamar memang sudah saatnya digelar di tahun ini. Sehingga, seharusnya tidak ada lagi perdebatan dan Muktamar dilaksanakan pada tahun ini.
"Siapapun yang terpilih harus legowo," ungkapnya.
Belum lama ini, PWNU Jawa Timur secara resmi memang menyatakan dukungan atas rencana gelaran Muktamar dipercepat 17 Desember.
Hal itu sesuai dengan perintah dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Sebab dinilai, surat perintah Rais Aam merupakan keputusan yang harus dijalankan.
Sikap resmi kalangan NU Jatim itu diputuskan berdasarkan hasil rapat gabungan yang berlangsung di Pesantren Lirboyo, Kediri beberapa waktu lalu.
