Breaking News:

Berita Sumenep

Dua Hari Setelah Dikukuhkan Bupati, Dewan Pendidikan Sumenep Lakukan Konsolidasi, Ini Pembahasannya

11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) melaksanakan rapat konsolidasi internal.

TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Mulyadi saat memberikan keterangan, Rabu (8/12/2021). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengukuhkan 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS).

Dua hari usai dikukuhkan, para anggota DPKS langsung melaksanakan rapat konsolidasi internal.

Ketua DPKS, Mulyadi mengatakan, pada hari pertama kerja, ia bersama anggota lainnya langsung melakukan rapat konsolidasi internal, terutama pembentukan struktur kepengurusan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan terkait dengan pendidikan baik di wilayah daratan maupun kepulauan Sumenep.

"Yang pasti, kami dewan pendidikan mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah Sumenep," kata Mulyadi pada TribunMadura.com saat ditemui di ruangkerjanya, Rabu (8/12/2021).

Setelah rapat internal, pihaknya akan akan langsung melakukan rapat koordinasi dengan isntansi terkait, lebih-lebih dengan dinas pendidikan.

Ditanya soal fungsi pengawasan pendidikan kedepan, ia mengaku, masih akan mempelajari terlebih dahulu soal carut marutnya pendidikan yang sedang berlangsung di kota keris ini.

"Kita akan pelajari dulu, kita masih fokus ke pengenalan satu sama lainnya," iritnya saat berbicara.

Untuk diketahui sebelumbya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi berharap dengan amanah Masyarakat yang diemban DPKS bisa dilaksanakan dengan baik.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep ini meminta DPKS melahirkan konsep baru ditengah perkembangan pendidikan Sumenep.

"Kami ini meminta ada gagasan yang spektakuler dari DPKS periode ini, buktikam," kata Achmad Fauzi.

Sebab kata pria yang biasa menggunakan blangkon keris ciri khas keraton Sumenep ini, DPKS merupakan amanat rakyat yang dituangkan dalam UU nomor 5 Tahun 2000 tentangbprogram pembangunan nasional (Propenas).

Amanat itu selaras dwngan kebijakan otonkmi daerah yang memosisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam pemyelenggaraan pendidikan.

"Banyak persoalan pendidikan yang membutuhkan kesriusan dan peran dari tangan DPKS, baik mulai dari sarana dan prasarana pendidikan," tutur dia.

"Intinya ke depan harus ada sinergi, kolaborasi dengan disdik, termasuk pengawasan dengan baik demi kemajuan pendidikan Sumenep," tegasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved