Berita Sumenep

Pelantikan Kades Matanaair Hasil Pilkades Sumenep 2019, BPD Matanaair Akui Terima Surat Dari DPMD

Surat resmi yang dilayangkan sebelumnya oleh DPMD Kabupaten Sumenep ke BPD Matanaair ini untuk merespon dan mentaati putusan MA soal Ahmad Rasidi

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Samsul Arifin
net via TribunJogja.com
ilustrasi Pilkades 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Sengketa pelantikan kepala desa di Desa Matanaair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep Madura hasil Pilkades 2019 lalu terus bergulir.

Update informasi terkini, Selasa (14/12/2021) dikonfirmasi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Matanaair, Sumenep Abd Sattar mengakui jika dirinya sudah menerima surat resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep.

Surat resmi yang dilayangkan sebelumnya oleh DPMD Kabupaten Sumenep ke BPD Matanaair ini untuk merespon dan mentaati putusan Mahkamah Agung (MA)  soal pelantikan Ahmad Rasidi selaku penggugat sebagai kades yang sah hasil pilkades Matanair tahun 2019 lalu.

"Surat apa pak, oh iya iya pak," kata Ketua BPD Matanaair, Abd Sattar setelah dikonfirmasi sampai tidaknya surat dari DPMD Sumenep melalui sambungan telpon, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Ini Jadwal Pelantikan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Sumenep, Kepala DPMD : Ada 2 Sesi

Sayangnya, Abd Sattar irit bicara dan tidak mau menjelaskan secara detaill bagaimana respon pihaknya atas surat DPMD Kabupaten Sumenep.

"Sampean langsung ke pengacara langsung, lebih jelasnya ke sana saja sudah," kata Abd Sattar.

Kuasa Hukum Ketua BPD Matanaair, Abd Sattar yakni, Hawiyah Karim saat dikonfirmasi mengaku tidak pernah terima surat apapun dari DPMD Sumenep.

"Terkait klien kami BPD Matanair itu tidak pernah menerima surat dari DPMD terkait Pemdes Matanair," iritnya.

Diberitakan sebelumnya, demi menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa pilkades di Desa Matanair, Pemkab Sumenep melalui Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep siap melaksanakan perintah dari putusan tersebut.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setkab Sumenep, Hizbul Wathan meyakinkan itu dengan memastikan telah mengirim surat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.

"Sudah dilayangkan suratnya oleh DPMD Sumenep, terkait respon terhadap putusan MA itu," katanya pada hari Selasa, (23/11/2021).

Sebenarnya, kata Kepala DMPD Sumenep Moh Ramli, pihak tergugat yang dalam hal ini bupati Sumenep tentu akan memenuhi putusan MA itu. Yakni bakal menetapkan Ahmad Rasidi selaku penggugat sebagai kepala desa yang sah hasil pilkades Matanair tahun 2019.

Selain itu hal itu, mencabut keputusan pengangkatan kepala desa (kades) definitif terhadap Ghazali selaku calon kades terpilih di desa itu.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved