DPRD Sampang Akan Panggil Semua Pihak Distributor Pupuk Subsidi dalam Waktu Dekat, Bahas Ini

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Dalam waktu dekat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang panggil pihak kios, distributor dan pihak pabrikan pupuk Indonesia, Rabu (29/12/2021).

Hal itu dilakukan lantaran penyaluran pupuk subsidi di wilayah Kota Bahari diduga penjualannya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Padahal dalam penjualan pupuk sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dengan harga Rp 110.000 - 115.000 sesuai jenis pupuk.

Selain itu, DPRD setempat meninai penyaluran pupuk sangat tidak efektif lantaran keberadaan kios di Sampang tidak ideal, hanya ada 83 kios dari 180 desa yang ada di Sampang.

"Keberaan kios itu menjadi beban para petani, sebab aksesnya terlalu jauh contohnya, petani dari Desa Batuporo harus membeli ke Kedungdung dan itu aksesnya sangat jauh," kata Anggota Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan.

Baca juga: Pantun Bupati Sampang untuk Bupati Pamekasan Spesial di Hari Jadi Sampang ke 398, Dibalas Rayuan

Maka dari itu untuk memenuhi keterjangkauan petani maksimal keberadaan kios itu harus ada di setiap desa.

Menurut Politisi dari Partai Gerindra itu pemerataan kios tersebut merupakan salah satu cara yang efektif dalam membantu para petani.

Sebab, selain aksesnya lebih dekat, juga membantu kekurangan pupuk di setiap kios yang ada.

"Dari sejumlah kios yang ada masih banyak tidak memiliki kapasitas yang layak, seperti gudang yang tidak mampu menampung pupuk sesuai data petani," terangnya.

Dengan adanya persoalan tersebut, pihaknya ingin mendengar sebuah pernyataan dan gambaran dalam menyikapi kondisi yang ada.

Sehingga, akan memanggil semua yang terlibat, yakni kios, distributor termasuk pihak Pupuk Indonesia meski berlokasi di Surabaya.

"Secapatnya semua pihak akan kami panggil, mungkin minggu depan ini," pungkasnya.