Warga Kota Batu Segera Punya Mal Pelayanan Publik, Letak Bangunannya Ada di Balai Kota Among Tani

TRIBUNMADURA.COM, BATU - Pemkot Batu berencana membuat Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah.

Rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batu telah lama dibahas.

Bahkan pada 17 Desember 2021 lalu, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko sudah melakukan studi tiru di MPP milik Pemerintah Kabupaten Badung, Bali.

"MPP yang ada di Kabupaten Badung akan diadopsi di Kota Batu. MPP itu didirikan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota Batu," ujar Dewanti akhir pekan ini.

Rencananya, MPP di Kota Batu berada di Balai Kota Among Tani. Tepatnya berada di lantai 2 gedung B.

Tempat tersebut saat ini masih digunakan sebagai kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Kedua dinas tersebut akan berpindah tempat. Renovasi ruangan rencananya akan dilakukan pada Januari ini. Pengerjaan diperkirakan selesai akhir Februari atau Maret 2022.

“MPP tersebut akan kami desain sebaik mungkin,” tegasnya.

Saat ini, ada dana Rp 198 juta di Bagian umum. Anggaran tersebut rencananya untuk kebutuhan interior.

Sementara sisanya, akan diupayakan mendapat dukungan dari Pemprov Jawa Timur.

Kepala DPMPTSP-TK Kota Batu, Muji Leksono menyampaikan, salah satu fungsi pembangunan MPP di Kota Batu salah satunya memudahkan investasi.

Pada tahun ini pihaknya memastikan MPP itu akan berdiri.

"MPP itu nantinya akan berfungsi untuk memaksimalkan pelayanan. Pada tahun pertama rencananya akan mendirikan MPP untuk DPMPTSP-TK, Bapenda dan Dispendukcapil," katanya.

"Kemudian tahun berikutnya diikuti unsur dari luar seperti imigrasi, kepolisian, hingga perbankan,” sebut dia.

Sebelum memilih tempat di gedung B Balai Kota Among Tani, ada empat tempat yang diajukan untuk pembangunan MPP tersebut yakni gedung Ganesha, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Balai Kota Among Tani dan kantor KONI Batu.

Kabag Organisasi Setda Kota Batu Andhang Budhy Harsa menuturkan, studi tiru di Kabupaten Badung sesuai dengan arahan Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB.

Menurutnya keberadaan MPP sangat penting. Pasalnya saat ini di Kota Batu sudah ada 130 pelayanan.

"130 pelayanan itu mulai dari DPMPTSP-TK baik itu perizinan dan non perizinan dan sebagainya. Lalu instansi pelayanan publik di luar Pemkot Batu yang saat ini sudah ada sekitar 18 instansi. Mulai dari pelayanan Polres Batu, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, perbankan dan masih banyak lagi,” ungkapnya. (Benni Indo)