Breaking News:

Berita Surabaya

Pemkot Surabaya akan Tempeli Stiker Khusus di Rumah Penerima Bansos, Warga Bisa Ikut Verifikasi

Rumah penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) akan ditempeli stiker khusus.

TRIBUNMADURA.COM/BOBBY KOLOWAY
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ketika mengambil bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Surabaya. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Dinas Sosial Surabaya berencana akan menempel stiker khusus di rumah penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Penempelan stiker khusus di rumah penerima bantuan di Surabaya itu diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima bansos.

Dengan adanya stiker tersebut, masyarakat lain bisa ikut mengetahui penerima bansos, sehingga bisa ikut verifikasi tentang akurasi data sekaligus kelaikan warga yang bersangkutan.

"Rencananya, rumah semua penerima manfaat akan kami tempel stiker. Ini untuk mengamankan warga yang berhak menerima bantuan," kata Kepala Dinsos Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Senin (10/1/2022).

Stiker juga dilengkapi dengan barcode. Sehingga, akan memudahkan pihaknya untuk mendata penerima manfaat pada semua kategori, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangandaran Nonton Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai, atau bantuan lainnya.

Warga melalui RT/RW bisa ikut melakukan verifikasi melalui laman website resmi Pemkot Surabaya, SI-MBR. "Data penerima manfaat itu menjadi dasar kami untuk menempelkan stiker di tiap rumah MBR," katanya.

Para penerima bantuan program Kemensos diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Basisnya, juga berhubungan dengan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hingga 31 Desember 2021, jumlah MBR di Surabaya telah mencapai 1,010 juta jiwa. Data ini meningkat dari tahun 2019 (665 ribu) maupun data 2020 (815 ribu).

Terkait dengan penempelan stiker ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi optimistis warga masyarakat juga bisa ikut menilai sasaran bansos pemerintah.

"Warga bisa tahu apakah tepat sasaran atau tidak," kata Cak Eri dikonfirmasi terpisah.

Hal ini pun diyakini tak akan membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) malu. Sebaliknya, hal ini justru menjadi bentuk keterbukaan.

"Yang jadi malu adalah ketika pemerintah memberikan bansos tidak tepat sasaran. Karena itu saya ingin semua bisa dilihat, bisa dikontrol masyarakat, kalau keliru atau salah, ya dibenarkan," ujarnya.

Bagi dia, Pemkot Surabaya tidak akan bisa sempurna kalau hanya kerja sendiri.

Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi, mengontrol maupun mengusulkan data calon penerima bansos.

"Jadi ditempel di Balai RW biar dikoreksi warga. Kalau ternyata datanya salah atau jumlahnya turun, naik, ya kita ubah. Makanya ayo (gotong-royong) bareng-bareng, karena ini juga untuk jangka panjang," pungkasnya. (bob)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved