Breaking News:

Pemilu 2024

Beredar Isu Penundaan Pilpres 2024, Partai Golkar Ingatkan Masa Jabatan Presiden sesuai Konstitusi

Partai Golkar mengingatkan kembali jika jabatan Presiden adalah lima tahun sesuai amanat konstitusi.

TRIBUNMADURA.COM/YUSRON NAUFAL PUTRA
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat menghadiri kegiatan di Jawa Timur, Kamis (13/1/2022). 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Partai Golkar menegaskan tetap berpedoman pada konstitusi terkait dengan masa jabatan Presiden RI.

Sesuai amanat konstitusi, Partai Golkar mengingatkan kembali jika masa jabatan Presiden adalah lima tahun.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Airlangga Hartarto terkait dengan riuhnya pembicaraan publik terkait penundaan Pilpres 2024.

Belakangan isu penundaan Pilpres 2024 itu terus bergulir di publik.

"Kita kan selama ini Pemilu sebelum dan pasca reformasi, berdasarkan Undang-Undang itu selalu lima tahunan," kata Airlangga ditemui disela kunjungannya ke Surabaya, dikutip Kamis (13/1/2022).

Seperti diketahui, isu ini menggelinding sejak beberapa hari lalu.

Disebutkan, rata-rata kalangan pengusaha sebetulnya menginginkan penundaan Pilpres.

Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Keinginan itu sebagaimana diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022) dikutip dari Tribunnews.com

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved